Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Politik
Sabtu, 14 Feb

Menteri PANRB: IKN Jadi Kesempatan Rancang Ulang Negara Bekerja

Rini Widyantini: IKN adalah simbol cara baru negara bekerja, kualitas birokrasi di ibu kota Indonesia tersebut akan menjadi wajah peradaban baru Indonesia.
Hukum
Sabtu, 14 Feb

Eks Kapolres Bima Kota Pindahkan Koper Isi Sabu ke Rumah Polwan

Hasil pemeriksaan sementara AKP Dianita hanya memindahkan koper atas permintaan eks Kapolres Bima Kota, AKP Didik.
Sosial Budaya
Sabtu, 14 Feb

Pramono Bakal Gelar Haul Pejuang Betawi Sambut HUT Jakarta

Haul ulama dan Pejuang Betawi untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-500 rencananya akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Sosial Budaya
Sabtu, 14 Feb

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono Mengundurkan Diri

Daryono meminta agar media tidak lagi mencantumkan namanya dengan atribusi Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG.
Hukum
Sabtu, 14 Feb

Eks Ketua PN Jakarta Selatan Arif Nuryanta Ajukan Kasasi

Muhammad Arif Nuryanta mengajukan kasasi terkait kasus dugaan suap hakim dalam perkara korupsi perusahaan ekspor CPO.
Hukum
Jumat, 13 Feb

KPK Sita 5 Koper Berisi Duit Rp5 M terkait Kasus Suap Bea Cukai

Sejumlah uang tunai tersebut, ditemukan dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Hongkong, dan ringgit.
Hukum
Jumat, 13 Feb

KPK Bantah Ada Penyidik Bernama Bayu Sigit

Sosok Bayu Sigit yang mengaku sebagai penyidik KPK ini terungkap dari sidang kasus dugaan RPTKA di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Hukum
Jumat, 13 Feb

Yusril Minta Iran Ajukan Daftar Napinya untuk Dipulangkan

Permintaan itu disampaikan Yusril saat menerima kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Agung Iran, Naser Seraj, di Jakarta.
Hukum
Jumat, 13 Feb

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan MA di Korupsi Hakim PN Depok

Penyidik KPK mendalami proses sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya dan masyarakat Tapos pada tingkat putusan pertama, banding, hingga kasasi di MA.
News Plus
Jumat, 13 Feb

Alarm Korupsi Sistemik di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Pajak

Selain melanggar etika, tindakan rangkap jabatan ini juga berpotensi berujung dengan tindak pidana korupsi.