Muhammad Nizar

Indeks Tulisan

Hukum
Senin, 5 Okt

Ombudsman Investigasi Tata Kelola Lapas usai Kasus Klaster Mewah

Ombudsman juga meminta agar ada perbaikan tata kelola Rutan Pondok Bambu setelah ada temuan pungli Rp250 juta untuk dapat menggunakan handphone.
Hukum
Senin, 5 Okt

KPK Imbau Pejabat yang Baru Dilantik Segera Sampaikan LHKPN

LHKPN wajib disampaikan paling lambat dua bulan sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan.
Politik
Senin, 5 Okt

HUT ke-81 TNI, Imparsial Sorot Arus Balik Militer ke Ruang Sipil

Peringati HUT ke-81 TNI, Imparsial mengkritik kemunduran reformasi militer, budaya kekerasan, hingga mandeknya revisi peradilan militer.
Hukum
Jumat, 2 Okt

Kasus Bea Cukai, Terdakwa Dalih Uang Importir untuk Operasional

Terdakwa Sisprian Subiaksono mengakui adanya aliran uang dari para pengusaha importir maupun cukai untuk kebutuhan dana operasional.
Hukum
Jumat, 2 Okt

Polisi Simpulkan Pungutan Rp6 Juta Bolosego Bukan Tindak Pidana

Sementara itu, tak ada pencabutan sanksi terhadap anggota kepolisian Aipda S yang diduga melakukan tindak pidana ringan.
Hukum
Jumat, 2 Okt

Rizal Menyesal Suap dan Korupsi Terjadi Lingkungan Bea Cukai

Sebagai Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2), Rizal mengklaim telah berusaha meningkatkan pengawasan jajarannya dari tindakan suap dan korupsi.
Hukum
Jumat, 2 Okt

Sidang Bea Cukai: Rizal Akui 4 Kali Bertemu Bos Blueray Cargo

Eks Direktur P2 Bea Cukai Rizal akui 4 kali temui John Field, tapi bantah bantu muluskan jalur merah impor milik grup Blueray Cargo.
Hukum
Jumat, 2 Okt

Rizal Akui Alat Podcast Faizal Assegaf Pakai Dana Bea Cukai

Eks Pejabat Bea Cukai Rizal buka-bukaan di sidang! Akui beli alat podcast Faizal Assegaf pakai dana operasional demi perbaiki citra.
Hukum
Jumat, 2 Okt

Sidang Perdana Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Digelar 7 Oktober

Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus diketahui sudah meregister terdakwa dengan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst atas nama Febrie Ardiansyah.
Sosial Budaya
Kamis, 1 Okt

Gandeng Kemendagri, Menhaj Jamin Data Jemaah Haji 100 % Akurat

Pemerintah menjamin proses verifikasi data keberangkatan hingga standarisasi biaya pemeriksaan kesehatan jemaah haji di daerah berjalan lebih akurat.