Alfian Putra Abdi

Salah satu gedung di Kemendikbud ditutup karena ada pegawai Dikti positif corona tanpa gejala.

Telkom University juga meringankan mahasiswa yang tinggal mengambil Tugas Akhir (TA) pada semester ganjil 2020/2021.

Kunjungan wisatawan yang masif dikhawatirkan menghambat penanaman nilai-nilai leluhur bagi generasi muda Baduy.

Nawawi Pomolango mengatakan KPK hanya memfasilitasi RDP bersama Komisi III DPR-RI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Menurut ICW setiap persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publik berhak mengetahuinya.

Herman Hery mengatakan ada hal sensitif yang akan dibicarakan komisi hukum DPR dengan pimpinan KPK.

Prediksi akhir Corona dari kalangan non-pakar kesehatan justru menyesatkan masyarakat.

KPK juga bersedia menjemput langsung data-data terkait dugaan kasus korupsi di BUMN.

Menag menggandeng TNI-Polri mengurusi kerukunan umat. Langkah ini bisa jadi justru berdampak sebaliknya.

Raperda Kota Religius kembali masuk dan langsung ke Bapemperda atas disposisi dari Ketua DPRD Kota Depok Yusufsyah Putra, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Satgas Tinombala diperpanjang. Sebelumnya mereka pernah salah tembak warga biasa.

DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mengurangi 16 Rancangan UU dari Prolegnas Prioritas tahun 2020, termasuk salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

KPK Ajukan Banding Terhadap Vonis Imam Nahrawi karena dianggap tidak adil dan adanya selisih jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

Terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hendrisman Rahim dinyatakan reaktif COVID-19.

Tiga tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018 ditahan. 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan posisi ASN menjadi penuh risiko ketika bersikap netral, mendukung salah satu calon, atau hanya diam saja.

Imam Nahrawi sudah resmi divonis bersalah. Berikut perjalanan kasusnya.

Mantan Menpora Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan hak politiknya dicabut selama empat tahun. 

BPJS-Kesehatan mengatakan penyebab kartu BPJS Kesehatan gratis nonaktif karena tidak adanya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tahun ajaran baru akan digelar tatap muka di sebagian tempat. Keputusan ini dianggap blunder.