Alfian Putra Abdi

Pasien yang sembuah dari infeksi COVID-19 hari ini bertambah 25.854 kasus sehingga total menjadi 5.395.433 orang.

Kewenangan pelabelan status hala dipindahkan dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke BPJPH Kementerian Agama.

Korban afiliator Indra Kenz dan Doni Salamanan dapat menerima restitusi dari aset pelaku yang disita.

Kepolisian memprediksi kerumunan akan terjadi saat penukaran tiket MotoGP Mandalika pada 15-17 Maret 2022

Kelangkaan minyak goreng dinilai sebagai momentum sangat baik untuk memutus mata rantai terhadap sawit dan mafia pangan.

Total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 5.864.010.

DPR meminta pemerintah menyusun ulang ketentuan prokes di masa pelonggaran aktivitas masyarakat.

IM57+ menduga Firli telah melanggar Nilai Dasar Integritas KPK melalui pengiriman SMS blast berisi pesan pribadi tersebut.

Komisi Yudisial RI akan menganalisis putusan kasasi hakim Mahkamah Agung terhadap terpidana korupsi Edhy Prabowo.

Komisi X DPR menilai konflik antara Rektor ITB Reini Wirahadikusumah dengan Forum Dosen SBM ITB merugikan mahasiswa.

Politikus PDIP berharap kementerian dan lembaga negara sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya di IKN Nusantara pada 2024.

Kasus COVID-19 masih tinggi, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengubah status pandemi menjadi endemi.

PKB menilai wacana penundaan pemilu mesti dibicarakan komprehensif sebagai mitigasi merespons terjadinya pandemi global atau bencana skala nasional.

Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara.

Penyitaan terkait perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten.

Wawan dijatuhi pidana hukuman satu tahun usai terbukti menyuap Kalapas Klas IA Sukamiskin.

Komisi VI menilai ada ketidaksinkronan di internal pemerintah dalam produksi di hulu hingga ke hilir sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng.

DPR beralasan batalnya pembahasan RUU TPKS karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum ditunjuk dan diputuskan dalam Bamus.

DPR meminta pemerintah membuat solusi jangka pendek untuk ketersediaan stok pangan dengan harga terjangkau jelang bulan Ramadan.

Kebijakan menghapus tes PCR dan Antigen sebagai syarat perjalanan domestik tetap harus didukung penguatan protokol kesehatan & vaksinasi COVID-19.