Alfian Putra Abdi

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak agar perizinan tambang PT TMS dievaluasi dari sisi lingkungan dan keselamatan pertambangan.

Pemda diminta mengambil langkah cepat terkait darurat BOR mengingat sejumlah daerah telah melebihi batas minimum 60%.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.

Wamenkumham klaim draf RUU KUHP yang disosialisasikan ke 11 daerah sejak 2021 berbeda dengan draf pada 2019.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menilai pembahasan RUU KUHP akan selesai dalam waktu singkat.

Sebelum meninggal, Helmud mengirimkan surat penolakan izin PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian ESDM.

Menurut Ghufron TWK diusulkan guna menjadi tolak ukur kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah.

Pemerintah seharusnya mencari sumber lain untuk pendapatan negara, bukan dengan mengenakan tarif pajak atas bahan kebutuhan pokok.

Pimpinan DPR meminta Komisi I DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Dalam kasus Gofar Hilman, pihak yang mengaku korban pelecehan seksual menggunakan media sosial sebagai alat bicara.

Ketua DPP Nasdem Saan Mustofa menganggap dua kandidat pilpres menimbulkan efek negatif dengan terjadinya polarisasi di masyarakat.

Terkait isi pasal penghinaan dalam draf RUU KUHP, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu terlalu berlebihan.

Peneliti Lembaga Studi Pertahanan & Studi Strategis (LESPERSSI) Beni Sukadis menilai gelar profesor Megawati tidak ada korelasinya dengan pertahanan negara.

Koalisi masyarakat sipil menilai sosialisasi draf RKUHP oleh pemerintah searah dan tidak menyerap aspirasi warga.

Langkah Ade Armando mendirikan Civil Society Watch menuai kritik karena dianggap kontraproduktif dan mirip kerja-kerja unit intelijen.

Pemerintah didesak Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk melibatkan publik dan transparan dalam pembahasan RKUHP.

Sekolah yang siap lanjutkan pembelajaran tatap muka Juli mendatang sebesar 79,54 persen, meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 16,7 persen.

PTM dapat dilaksanakan dengan total kapasitas sekolah terisi 50 persen dari total keseluruhan dengan memberlakukan protokol kesehatan ketat.

Transgender bisa membuat KTP dan KK, seperti Emy Mades yang kini memiliki kartu identitas. Transpuan ini sebelumnya mengeluhkan hidup susah tanpa KTP.

Mardani sebut ini merupakan kompromi agar KPU dapat bekerja optimal dengan jarak antara pileg-pilpres dan pilkada 2024.