Alfian Putra Abdi

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 14 Sept 2021

Penangkapan Mahasiswa, KontraS Desak Jokowi Jamin Ekspresi Kritik

KontraS mencatat ada 13 kasus persekusi kepada muralis dan 13 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap pemerintah.
Politik
Selasa, 14 Sept 2021

PKS Tolak Amandemen UUD untuk Hadirkan PPHN Sejak Awal

PKS menilai PPHN sebaiknya dihadirkan dengan cara membuat undang-undang, tak perlu melalui amandemen UUD 1945.
Hukum
Selasa, 14 Sept 2021

Data Pemerintah Bocor, DPR Tagih Keseriusan Kominfo

DPR menilai Kominfo kurang bertaji menindaklanjuti isu kebocoran data, peretasan dan penipuan online.
Politik
Selasa, 14 Sept 2021

Kalimat Bersayap Jokowi Dalam Isu Amandemen & Presiden 3 Periode

Peneliti PRP-BRIN Wasisto menilai Jokowi sengaja menggunakan kalimat “bersayap” untuk membawa masyarakat ke arah ambiguitas.
Politik
Selasa, 14 Sept 2021

Wakil Ketua MPR: Rekomendasi Amandemen UUD 1945 Masih Dikaji

HNW mengatakan amandemen UUD 1945 hanya salah satu opsi rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Politik
Senin, 13 Sept 2021

Jokowi Tak Mau 3 Periode, PKP Minta Wacana Amandemen UUD Dihentikan

PKP minta parpol pendukung Jokowi bersikap tegas menghentikan wacana amandemen UUD 1945 usai Jokowi tak mau menjabat 3 periode. 
Hukum
Senin, 13 Sept 2021

Percuma Memolisikan Lili Pintauli selama Firli Masih Ketua KPK

Perkara Lili Pintauli Siregar hampir sama dengan eks Ketua KPK Abraham Samad saat jadi tersangka di Bareskrim, tapi Lili beruntung karena ada Firli Bahuri.
Hukum
Senin, 13 Sept 2021

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

Robin bersama dengan pengacara Maskur Husain diduga menerima total uang Rp11 miliar dan 36 ribu dolar AS.
Kesehatan
Minggu, 12 Sept 2021

Update Corona RI 12 September 2021: 3.779 Positif, 188 Meninggal

jJumlah kasus COVID-19 di Indonesia sejak 2 Maret 2020 hingga Minggu 12 September telah mencapai 4.167.511.
Hukum
Jumat, 10 Sept 2021

ICW Sebut Pelaporan Pencemaran Nama Moeldoko Keliru

Sebagai pejabat, Moeldoko seharusnya memberikan argumentasi sebagai pejabat publik, bukan mengambil jalan pintas lewat hukum.