Indeks Tulisan

Walhi: Pertambangan di Wadas Mesti Dihentikan Mengacu Putusan MK
Walhi menilai implikasi dari Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 membuat proyek strategis nasional (PSN) dihentikan, termasuk proyek Bendungan Bener.

Komisi III DPR Kecam Tindakan Represif Polri kepada Warga Wadas
Tindakan kepolisian mengepung, menyerbu dan menangkap warga Wadas tidak sejalan dengan jargon Presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit.

Revisi UU PPP demi UU Cipta Kerja, DPR Dianggap Tak Tertib Hukum
Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.

Fraksi Golkar Beri Catatan meski Setuju Dilakukannya Revisi UU PPP
Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.

Alasan PKS Tolak Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Cipta Kerja
Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.

Paripurna DPR Setujui Revisi UU PPP, Hanya Fraksi PKS Tak Setuju
Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.

Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker
Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.

Peserta Rapat DPR Wajib Bawa Hasil PCR Negatif COVID-19
Kasus COVID-19 di kompleks DPR RI mencapai 223 orang per 7 Januari 2022.

RUU TPKS Perlu Memuat Mekanisme Pendanaan Restitusi Bagi Korban
ICJR dan IJRS meminta pemerintah menyiapkan skema pembiayaan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di RUU TPKS.

DPR Gelar Fit & Proper Test Calon Anggota KPU-Bawalu Pekan Depan
Komisi II DPR menargetkan pada 17 Februari sudah terpilih anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027.
Masuk tirto.id








