Alfian Putra Abdi

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 9 Feb 2022

Walhi: Pertambangan di Wadas Mesti Dihentikan Mengacu Putusan MK

Walhi menilai implikasi dari Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 membuat proyek strategis nasional (PSN) dihentikan, termasuk proyek Bendungan Bener.
Hukum
Rabu, 9 Feb 2022

Komisi III DPR Kecam Tindakan Represif Polri kepada Warga Wadas

Tindakan kepolisian mengepung, menyerbu dan menangkap warga Wadas tidak sejalan dengan jargon Presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit.
Politik
Selasa, 8 Feb 2022

Revisi UU PPP demi UU Cipta Kerja, DPR Dianggap Tak Tertib Hukum

Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.
Politik
Selasa, 8 Feb 2022

Fraksi Golkar Beri Catatan meski Setuju Dilakukannya Revisi UU PPP

Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.
Politik
Selasa, 8 Feb 2022

Alasan PKS Tolak Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.
Politik
Selasa, 8 Feb 2022

Paripurna DPR Setujui Revisi UU PPP, Hanya Fraksi PKS Tak Setuju

Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.
Politik
Selasa, 8 Feb 2022

Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker

Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.
Politik
Selasa, 8 Feb 2022

Peserta Rapat DPR Wajib Bawa Hasil PCR Negatif COVID-19

Kasus COVID-19 di kompleks DPR RI mencapai 223 orang per 7 Januari 2022.
Hukum
Senin, 7 Feb 2022

RUU TPKS Perlu Memuat Mekanisme Pendanaan Restitusi Bagi Korban

ICJR dan IJRS meminta pemerintah menyiapkan skema pembiayaan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di RUU TPKS.
Politik
Senin, 7 Feb 2022

DPR Gelar Fit & Proper Test Calon Anggota KPU-Bawalu Pekan Depan

Komisi II DPR menargetkan pada 17 Februari sudah terpilih anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027.