Abdul Aziz
Abdul Aziz bergabung dengan Tirto sejak 1 Maret 2016 sebagai penulis. Selama berkarier di Tirto, Aziz menggeluti isu politik, hukum, sosial budaya, serta ekonomi (khususnya isu energi). Aziz pada 2018 mendapat sertifikasi wartawan madya dari Dewan Pers. Sejak Februari 2021 hingga sekarang dipercaya sebagai wakil redaktur pelaksana news Tirto.
Aziz memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, baik sebagai reporter hingga editor. Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pertama kali belajar jurnalistik saat bergabung dengan LPM ARENA pada 2004. Setelah lulus pada 2008, ia bekerja sebagai analis monitoring media di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Pada 2011, Aziz memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai penulis di Lazuardi Birru.
Lalu, pada 2013 menjadi reporter isu polhukam di Kabar3.com serta menjadi penulis di Majalah Energiview pada 2014-2015. Sejak 1 Maret 2016 bergabung dengan Tirto dan berdomisili di Yogyakarta.
Indeks Tulisan
Pakar Psikologi: Deradikalisasi Napi Terorisme Butuh Waktu
Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, deradikalisasi napi terorisme tidak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, orang yang sudah terlanjur terpapar ideologi radikal butuh waktu panjang untuk disadarkan.
Razia Narkoba, Petugas Temukan Uang dan HP di Lapas
Petugas gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cirebon, dan Satuan Tugas Lembaga Pemasyarakaan (Satgas Lapas) se wilayah III Cirebon, Jawa Barat menemukan beberapa barang yang tidak dibolehkan ada di dalam Lapas, seperti HP, kipas angin, gelas kaca, dan uang.
Harga Karet Anjlok, Petani OKI Menjerit
Petani karet di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan mengeluhkan anjloknya harga karet hingga berada pada kisaran Rp 3.000 per kilo gram, padahal pada tahun 2011 lalu mencapai Rp 25.000 per kilo gramnya. Apalagi karet menjadi salah satu sumber pendapatan mayoritas masyarakat OKI.
Berkas Dugaan Korupsi Kondensat Diserahkan ke Kejagung
Berkas tahap satu kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.
Menteri Yuddy Cabut Laporan Kasus Guru Honorer
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi akhirnya mencabut laporan ancaman pembunuhan yang dilakukan seorang guru honorer M.
RUU KUHP Akan Akomodir Hukum Adat
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengakomodasi hukum adat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dishub Yogyakarta Mulai Benahi Transjogja
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto mengatakan, pihaknya akan terus membenahi transportasi publik, khususnya Transjogja. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan program pemanbahan halte portabel untuk naik turun penumpang.
Terkait Asap, Masyarakat Riau Gugat Presiden
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah menuntut agar pihak tergugat meminta maaf ke rakyat Riau atas bencana asap yang terjadi selama belasan tahun tersebut.
Soal Blok Masela, Jokowi Diminta Belajar dari Kasus Laut Tim
Pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni meminta agar Presiden Joko Widodo belajar dari kasus Laut Timor terkait rencana pembangunan fasilitas kilang gas abadi di Blok Masela. Pasalnya, kilang yang dibangun di laut lepas tersebut justru merugikan pemerintah Timor Leste.
Pimpinan Gontor: Pesantren Bukan Pencetak Teroris
Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Jawa Timur, KH Hasan Abdullah Sahal meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak mengaitkan pesantren dengan aktivitas terorisme.
Bantul Siapkan Kawasan Industri
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan kawasan khusus industri untuk menarik minat investor agar menanamkan modalnya. Daerah yang disiapkan adalah wilayah Piyungan untuk industri dengan polutan tinggi, sedangkan industri polutan ringan di wilayah Sedayu.
Pemerintah Ngotot RUU Pengampunan Pajak Disahkan
Pemerintah Joko Widodo-Jusul Kalla mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak segera disahkan. Pasalnya, RUU tersebut bertujuan untuk mengalirkan dana kembali ke Indonesia.
Penyelenggara Umroh Nakal Harus Ditindak
Kementerian Agama diminta untuk menindak tegas penyelenggara umroh ilegal. Pasalnya, agen umrah nakal ini sangat merugikan calon jemaah.
Parlemen Dukung Pemerintah Boikot Produk Israel
Sikap pemerintah Indonesia yang mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Sikap ini dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap Israel yang melakukan invasi terhadap Palestina.
FITRA: Jokowi Jangan Main-main dengan Pengemplang Pajak
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak main-main dengan para pengemplang pajak. Pasalnya, Jokowi ngotot agar Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan menjadi Undang-Undang.
Sekda Harus Proaktif Inventarisasi Masalah Daerah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menghimbau agar para sekretaris daerah (Sekda) provinsi proaktif melakukan inventarisasi dan melaporkan permasalahan yang terjadi di daerah supaya membantu pemerintah pusat mempercepat program pembangunan.
APTB Diminta Gabung Transjakarta
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengimbau agar seluruh operator bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) untuk segera bergabung dengan PT Transportasi Jakarta (Trasjakarta).
KPI Diminta Awasi Iklan Parpol
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi penayangan iklan partai politik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hanura Siapkan Kadernya Maju Pilkada Buleleng
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Buleleng, Bali, Kadek Roni Riana mengatakan partainya siap mencalonkan salah satu kadernya menjadi wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buleleng 2017.
MK Tampik Adanya Intervensi
Mahkamah Konstitusi (MK) menampik adanya intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait proses penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).