Abdul Haris

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Senin, 6 Okt 2025

Sinergi Dewan Pers-Komdigi: Kuatkan Kapasitas Jurnalis di Era AI

Teknologi AI adalah alat bantu yang bagus bagi industri media selama penggunaannya bertanggung jawab.
Hukum
Kamis, 2 Okt 2025

Aliansi Jogja Memanggil Surati 6 Lembaga terkait Represif Polisi

Surat yang dikirimkan berisi laporan demo di Polda DIY pada Agustus lalu dan mendesak isu tragedi Kanjuruhan diangkat kembali.
Hukum
Kamis, 2 Okt 2025

Alumni Sejarah UNY Kecam Sikap Rektorat dalam Kasus Perdana Arie

Rektorat UNY tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap mahasiswanya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Hukum
Kamis, 2 Okt 2025

Rektor & Guru Besar UII Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Paul

Penangkapan Paul dan beberapa aktivis adalah upaya untuk menimbulkan ketakutan serta pembungkaman pemuda yang memiliki sikap kritis.
Politik
Kamis, 2 Okt 2025

Megawati Berang Buzzer Sebut Dirinya Jual Pulau Sipadan-Ligitan

Menurut Megawati, semua orang berhak menyampaikan pendapat. Namun harus berdasarkan data yang terpercaya.
Politik
Rabu, 1 Okt 2025

BRIN Riset Pembuatan Test Kit sebagai Upaya Cegah Keracunan MBG

Test kit diharapkan dapat mempermudah SPPG dalam mendeteksi sampel pangan sebelum didistribusikan.
Politik
Rabu, 1 Okt 2025

Megawati Singgung soal Gelar Palsu saat Beri Sambutan di UGM

Megawati datang untuk menghadiri workshop bertajuk 'Pengelolaan Biodiversitas dan Penguatan HKI untuk Masa Depan Berkelanjutan: Sinergi UGM dan BRIN'.
Hukum
Selasa, 30 Sept 2025

Mahasiswa UNY Gelar Aksi Solidaritas Desak Bebaskan Perdana Arie

Massa aksi menyoroti penangkapan staf BEM UNY, Perdana Arie Veriasa, oleh Polda DIY yang dilakukan secara cacat prosedural.
Hukum
Selasa, 30 Sept 2025

Polda DIY Sebut Penangkapan Staf BEM UNY terkait Demo Ricuh

Aliansi Jogja Memanggil menilai penangkapan Perdana Arie sebagai bentuk pembungkaman dan kriminalisasi terhadap gerakan masyarakat sipil.
Hukum
Selasa, 30 Sept 2025

Eks Bupati Sleman Sri Purnomo Tersangka Korupsi Hibah Pariwisata

Sri Purnomo menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 yang bertentangan dengan Putusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.