Menuju konten utama

Arief Poyuono Serukan Boikot Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

“[...] masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," seru Arief Poyuono.

Arief Poyuono Serukan Boikot Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Pertemuan antara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dengan jurnalis investigasi asal Amerika Serikat Allan Nairn. FOTO/Arief Poyuono

tirto.id - Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, mengajak masyarakat yang memilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 untuk tidak percaya dan memboikot pemerintahan 2019-2024 hasil penghitungan KPU jika yang menang adalah pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019,” kata Arief lewat rilisnya yang diterima Tirto.id, Rabu (15/5/2019), sore.

“Dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," imbuhnya.

Arief kemudian memaparkan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengakui pemerintahan dari hasil Pilpres 2019. Pertama, tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU karena tidak legitimate.

“Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," tulis Arief.

Kedua, lanjutnya, melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik apapun terhadap pemerintahan yang tidak konstitusional karena dihasilkan dari Pilpres 2019 yang tidak legitimate.

"Kita lakukan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini," seru Arief.

Arief Poyuono juga meminta anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra dan koalisi parpol pendukung 02 untuk tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 karena dinilai tidak sah.

"Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019, dan anggota DPR RI Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," paparnya

"Yang pasti, negara luar juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 nantinya. Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih, dan, adil bisa kita pertahankan," tutup Arief.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya

tirto.id - Politik
Reporter: Haris Prabowo & Haris Prabowo
Editor: Iswara N Raditya