tirto.id - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merespons isu Capres 02 Prabowo Subianto dan BPN Prabowo-Sandiaga yang menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 oleh KPU RI.
Salah satu alasan penolakan karena adanya kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Bamsoet menilai, jika memang itu alasannya, pihak 02 perlu menyampaikan itu di pengadilan Mahkamah Konstitusi dan membuka kepada publik apa fakta dan datanya. Sehingga, kata Bamsoet, hakim yang akan menentukan apa memang benar terjadi kecurangan seperti tuduhan 02.
"Tinggal hakim nanti yang memutuskan apakah kecurangan ada di mana. Misal di daerah A, di daerah B, tapi tidak digeneralisir semua. Tapi kalau kita main opini publik, maka seolah-olah ini kecurangan terjadi di seluruh Indonesia, padahal mungkin hanya di beberapa titik yang ada kecurangan," kata Bamsoet saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Bamsoet juga mengatakan, budaya membentuk opini tanpa lewat jalur hukum hanya akan membentuk konflik tanpa henti.
"Jadi sebaiknya kecurangan itu disampaikan nanti di pengadilan, karena saya mendengar juga TKN juga memilki sejumlah bukti-bukti adanya penggelembungan suara di beberapa tempat oleh pihak lainnya," jelas dia.
"Padahal itu kan kasuistis, bisa saja untuk kepentingan orang per orang caleg atau orang per orang yang kebetulan mendapat tugas memenangkan di daerah itu sehingga agar dinilai berhasil oleh timnya, baik tim 01 atau 02, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah dia harus menang, padahal itu bukan suatu kebijakan tim 01 maupun tim 02, tapi perbuatan orang per orang," tambah Bamsoet.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
