Menuju konten utama

Arab Saudi Selidiki 201 Orang terkait Korupsi 100 Miliar Dolar AS

Sekitar 1.700 rekening bank telah dibekukan pemerintah Arab Saudi, yang diklaim sebagai perebutan kekuasan oleh Putera Mahkota untuk menyingkirkan saingannya

Arab Saudi Selidiki 201 Orang terkait Korupsi 100 Miliar Dolar AS
Muhammad bin Salman. FOTO/REUTERS

tirto.id - Lebih dari $100 miliar (£ 76 miliar) telah disalahgunakan melalui korupsi dan penggelapan uang di Arab Saudi dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini diungkapkan Jaksa Agung Jenderal Saud al-Mojeb saat dia mengumumkan penahanan 201 orang sebagai bagian dari investigasi menyeluruh.

Mojeb mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 208 orang telah dipanggil untuk diinterogasi sejak Sabtu (4/11/2017) malam, dan tujuh orang dibebaskan tanpa tuduhan.

Angka kerugian yang dikeluarkan pemerintah jauh lebih besar dari yang dilaporkan sebelumnya karena lebih banyak penangkapan dilakukan sepanjang minggu ini.

Pada Sabtu malam, sebanyak 11 pangeran serta 38 pejabat dan pengusaha telah ditahan. Mereka ditahan di hotel bintang lima di seluruh negeri, termasuk Ritz-Carlton di Riyadh.

Kritik dan pengamat mengatakan pembersihan yang telah menargetkan pangeran papan atas, pejabat, perwira militer dan pengusaha sebagai pengambilalihan kekuasaan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman untuk menyingkirkan oposisi dan saingan potensialnya.

Di antara mereka yang ditahan adalah miliarder Saudi Pangeran Alwaleed bin Talal dan dua putra almarhum Raja Abdullah, termasuk Pangeran Miteb bin Abdullah, yang sampai Sabtu lalu memimpin Garda Nasional sebelum dia digulingkan dan ditahan. Miteb pernah menjadi pesaing takhta dan diyakini menentang putra raja berusia 32 tahun itu menjadi penerus sebagai putra mahkota.

Muhammad bin Salman memimpin penyelidikan sebagai kepala komite anti-korupsi yang baru terbentuk.

"Potensi praktik korupsi yang telah ditemukan berskala sangat besar," kata jaksa agung itu seperti dikutip The Guardian, Kamis (9/11/2017), menambahkan bahwa berdasarkan penyelidikan selama tiga tahun terakhir, setidaknya $100 miliar telah disalahgunakan melalui korupsi.

Pemerintah telah menolak untuk menyebutkan nama orang yang ditanyai, dengan mengatakan bahwa mereka menghormati privasi mereka selama fase proses ini.

Diperkirakan 1.700 rekening bank yang dibekukan tersebut milik individu. Mojeb menegaskan bahwa tindakan diambil untuk menangguhkan rekening bank pribadi, namun tidak mengungkapkan angka apapun. Pemerintah telah menekankan bahwa hanya bank-bank pribadi yang telah dibekukan, sehingga perusahaan dan bisnis sejauh ini tidak tersentuh.

Investigasi tersebut telah menyebar ke negara tetangga Uni Emirat Arab (UEA), di mana bank sentral telah meminta bank umum dan perusahaan keuangan untuk memberikan rincian rekening 19 orang Saudi, kata bankir komersial telah mengatakan kepada Reuters. Hampir semua dari 19 orang tersebut diketahui telah ditahan.

Bankir komersial tersebut mengatakan bahwa pihak berwenang UEA tidak menjelaskan mengapa mereka menginginkan informasi tersebut. Namun para bankir percaya bahwa pihak berwenang bertindak atas perintah pemerintah Saudi, yang mengatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk memulihkan dana terlarang.

Pejabat bank sentral UEA tidak bersedia memberikan komentar, sementara pejabat Saudi tidak menanggapi permintaan komentar.

UEA khususnya Dubai, adalah salah satu tempat utama di mana orang-orang Saudi yang kaya memarkir uang mereka di luar negeri. Selain rekening bank, mereka membeli apartemen mewah dan vila di Dubai serta berinvestasi di pasar saham emirat yang bergejolak.

Selama bertahun-tahun, Saudi mengeluhkan korupsi yang merajalela dan penyalahgunaan dana publik oleh pejabat tinggi dalam sebuah sistem di mana nepotisme juga meluas.

Anggota keluarga kerajaan telah lama menerima tunjangan bulanan yang tidak diungkapkan dari kas negara yang dibangun selama tahun-tahun dengan harga minyak yang lebih tinggi.

Pemerintah, bagaimanapun, telah dipaksa untuk memperkenalkan langkah-langkah penghematan sejak harga minyak turun tiga tahun lalu, baik dengan mengurangi subsidi maupun menaikkan biaya untuk rata-rata warga negara Saudi.

Namun, pengamat Saudi Thomas Lippmann mengatakan dia yakin penyelidikan anti-korupsi sebetulnya merupakan "perebutan kekuasaan" karena hanya menargetkan anggota keluarga kerajaan dan komunitas bisnis. Dia mengatakan bahwa juga sulit untuk menarik garis antara apa yang merupakan korupsi di Arab Saudi dan bagaimana kesepakatan bisnis, kontrak, dan akses telah dimenangkan selama ini.

Baca juga artikel terkait REFORMASI ARAB SAUDI atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Politik
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari