tirto.id - Isu mengenai project 2025 ramai di tengah-tengah masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024. Proyek ini diisukan menjadi program yang akan dilakukan Donald Trump jika terpilih menjadi Presiden AS 2024.
Lantas, apa itu project 2025 yang ramai di Pilpres AS 2024 dan benarkah Trump terlibat?
Project 2025 atau proyek 2025 adalah serangkaian program yang dipelopori oleh lembaga pemikir konservatif, Heritage Foundation. Melansir Forbes, lembaga ini dibiayai oleh ratusan kelompok konservatif sayap kanan di AS.
Sesuai namanya, program dalam project 2025 ditargetkan berjalan pada tahun 2025. Proyek-proyek yang terdapat pada project 2025 dinilai beberapa pihak dapat menghasilkan pemerintahan konservatif cenderung otoriter.
Isu mengenai project 2025 dan keterlibatan Trump terhadap agenda itu mencuat sejak awal tahun ini. Lawan Trump di Pilpres AS, yaitu Wakil Presiden AS Kamala Harris menyebut bahwa Trump terlibat dalam proyek tersebut.
"Donald Trump punya agenda ekstrem dan memecah belah untuk periode keduanya. Itu dikenal sebagai project 2025," kata Harris, dalam pidatonya 27 Juli 2024, seperti dikutip dari The Guardian.
Tuduhan ini menyusul beberapa pihakdi Tim Pemenangan Trump yang memegang peran penting dalam pembuatan project 2025.
Apa Isi Project 2025?
Project 2025 merupakan proposal kerja yang terdiri dari 900 halaman. Isi proposal project 2025 memuat rekomendasi kebijakan terkait lingkungan, sosial, hingga pendidikan untuk pemerintahan AS di tahun 2025.
Melansir Reuters, rencana-rencana dalam project 2025 dirancang oleh ratusan tokoh konservatif AS yang diharapkan dapat diadopsi oleh Trump jika ia terpilih menjadi presiden. Berikut beberapa isi project 2025 yang menjadi sorotan:
1. Menghapus beberapa kementerian
Salah satu program yang tercantum dalam project 2025 adalah menghapus beberapa kementerian di AS. Proyek ini dimaksudkan untuk membentuk pemerintahan federal berskala kecil.
Daftar kementerian yang ingin dihapus termasuk kementerian pendidikan, kelautan dan atmosfer, keamanan dalam negeri, dan sebagainya. Nantinya, kementerian yang tersisa akan digabung ke badan atau instansi lain yang dinilai masih dibutuhkan.
2. Menghapus hak transgender
Proyek konservatif di proposal project 2025 salah satunya adalah menghapus hak transgender di berbagai sektor AS. Melansir Forbes, salah satu poin proposal menekankan bahwa transgender dan identitas gender di luar pria atau wanita dilarang masuk militer.
Transgender juga dilarang dalam materi sekolah-sekolah. Selain itu, proposal ini menghapus dana federal untuk menyediakan perawatan dan pelayanan gender.
3. Menghapus proram keberagaman, kesetaraan, dan inklusi
Project 2025 juga memuat aturan soal menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi yang berjalan selama lima tahun terakhir. Proyek ini menyerukan pembatasan hukum yang melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin.
Beberapa poin juga menekankan untuk mengecualikan orientasi seksual dan identitas gender, yang membatasi hak komunitas LGBTQ.
4. Membatalkan proyek pencegahan perubahan iklim
Salah satu poin kontroversial dalam project 2025 adalah rencana pembatalan proyek pencegahan perubahan iklim. Ini termasuk meninggalkan Perjanjian Iklim Paris, merombak Departemen Energi, dan rencana promosi penggunaan minyak dan gas.
Poin yang sama juga menghilangkan fokus kerja Departemen Pertanian, membatasi penelitian iklim, dan mengurangi gerakan penggunaan sumber energi hijau.
5. Membatasi aborsi
Rencana project 2025 lainnya adalah membatasi tindakan aborsi untuk berbagai alasan. Proyek ini berencana mencabut izin obat aborsi mifepristone, memblokir pengiriman atau peralatan aborsi melalui pos, dan menghapus dana federal untuk layanan aborsi.
6. Menaikan tarif pajak untuk penghasilan rendah
Kebijakan kontroversial lain di project 2025 adalah menaikkan tarif pajak untuk penghasilan rendah. Proyek tersebut menetapkan bahwa masyarakat yang berpenghasilan di bawah basis upah jaminan sosial 2024 wajib membayar pajak 15 persen.
Sementara itu, masyarakat yang memiliki penghasilan di atasnya harus membayar pajak 30 persen. Ini artinya, masyarakat kelas paling bawah harus membayar pajak lebih banyak dan masyarakat berpenghasilan lebih tinggi membayar lebih sedikit pajak.
7. Melarang FBI menyelidiki kasus bermotif politik
Project 2025 juga mengatur adanya pembatasan ruang gerak biro investigasi federal atau FBI. Salah satu poin yang tercantum dalam project 2025 adalah perombakan menyeluruh FBI dan Departemen Kehakiman (DOJ).
Rencana ini mengusulkan agar FBI lebih fokus pada kejahatan kekerasan dan pengajuan litigasi terkait agenda Presiden. Poin yang sama juga mengusulkan larangan FBI menyelidiki misinformasi atau tindakan bermotif politik terhadap warga AS.
Apakah Trump Terlibat Project 2025?
Donald Trump membantah keterlibatannya dalam project 2025. Hal ini ia sampaikan melalui media sosial miliknya pada awal Juli lalu.
"Aku tidak tahu apapun tentang project 2025," tulisnya melalui media sosial Truth Social.
Trump sebelumnya dikaitkan dengan project 2025 karena keterlibatan beberapa pihak yang dekat dengannya. Masih menurut Reuters, beberapa orang yang terlibat pembuatan project 2025 adalah mereka yang pernah menjabat di pemerintahan Trump.
Salah satu tokoh perancang project 2025 adalah Russ Vought. Ia sebelumnya menjabat di Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) saat Trump menjadi presiden.
Selain itu, Trump memang punya hubungan mesra dengan Heritage Foundation yang menjadi pencetus project 2025. Pada 2018, Heritage Foundation menyatakan bahwa Trump menerima hampir dua per tiga rekomendasi kebijakan yang mereka cetuskan.
Editor: Dipna Videlia Putsanra
