tirto.id - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menyebut perlu ada tekanan dari publik untuk terus memprotes terkait pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law, apalagi mengingat ada banyak sektor kehidupan yang terdampak.
"Saya menawarkan teriakkan penolakan bersama UU ini. Pembangkangan sipil atau apa lah itu, perlu dipikirkan. Protes adalah bagian dari partisipasi sipil," katanya, saat konferensi pers Fakultas Hukum UGM merespons UU Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020) lalu.
Imbuhnya, dengan tekanan publik yang deras di ranah media sosial atau jalanan, memungkinkan untuk Presiden Joko Widodo melakukan pertimbangan, minimal memberikan pernyataan politik. Kendati, ia sendiri pesimistis terkait hal tersebut.
"Juga judicial review harus dilakukan. UU itu selama ini berjalan membelakangi partisipasi publik. Saya menyebutnya dengan legislasi yang menyebalkan, setelah revisi UU KPK, revisi UU MK, dan UU Minerba kemarin," pungkasnya.
Sejak pernyataannya itu, kata “pembangkangan sipil” menjadi ramai diperbincangkan oleh warganet. Selain itu, berbagai tema diskusi yang membahas soal pembangkangan sipil juga mulai diadakan oleh sejumlah pihak.
Apa itu pembangkangan sipil ?
Mengutip Britanica, pembangkangan sipil (civil disobedience) disebut juga sebagai passive resistance atau perlawanan pasif, yakni sebuah bentuk penolakan untuk patuh terhadap tuntutan pemerintah atau kekuasaan, tanpa menggunakan kekerasan atau tindakan aktif dari oposisi.
Tujuan utamanya, biasanya untuk memaksa konsesi dari pemerintah atau menduduki kekuasaan.
Pembangkangan sipil, lebih kepada pembangkangan hukum secara simbolis ataupun ritual, bukan penolakan sistem secara keseluruhan.
Istilah ini sendiri pertama kali digunakan oleh penulis dan filsuf Amerika, Henry David Thoreau, dalam esai yang ia tulis pada 1848, untuk menjelaskan penolakannya terhadap pajak yang dikenakan pemerintah Amerika untuk membiayai perang mereka di Meksiko.
Pembangkangan Thoreau, berkaitan dengan rencana pemerintah AS untuk memperluas praktik perbudakan di perbatasan Meksiko.
Menurut Thoreau, dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, pembangkangan sipil adalah “tindakan moral”.
Semua orang, lanjutnya, “seharusnya menolak siapa pun yang mau mendikte atau membungkam hati nurani mereka.”
Thoreau juga menjelaskan, bahwa orang-orang memiliki kewajiban untuk meluruskan tindakan pihak yang menjadikan mereka sebagai korban ketidakadilan. Pembangkangan Thoreau ini akhirnya berbuah penjara bagi dirinya.
Kendati dibui, ia tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Baginya, melayani masyarakat dengan sepenuh kesadaran adalah “tindakan segelintir orang yang kemudian didaulat sebagai pahlawan, martir, patriot, dan pembaharu.”
Generasi kemudian bangga menjadi penerus Thoreau, mereka melakukan sejumlah aksi protes dan kemudian menyebutnya sebagai “pembangkangan sipil.”
Pembangkangan Sipil yang Berhasil
Sepanjang sejarah, tindak pembangkangan sipil acap berhasil memaksa penilaian ulang atas parameter moral yang berlaku di masyarakat.
Ambil contoh gerakan Boston Tea Party, yang menentang pengenaan pajak tak langsung (teh) oleh Inggris kepada koloni Amerika, karena menurut mereka “no taxation without representation”. Pembangkangan tersebut telah memicu pergolakan yang pada akhirnya melahirkan negara Amerika Serikat.
Demikian juga gerakan pembangkangan terhadap hukum-hukum Inggris yang dipimpin Oleh Mahatma Gandhi, yang akhirnya berujung pada kemerdekaan India.
Dalam sedekade terakhir, ada banyak contoh pembangkangan sipil yang mencuri perhatian publik berkat keberhasilannya.
Max Weyler, dalam tulisannya di Greenpeace mencontohkan beberapa gerakan pembangkangan sipil yang berhasil terkait isu perubahan iklim.
Pada 2019, ia mencontohkan aktivis Extinction Rebellion yang memblokir lima jembatan di London, dan menutup studio BBC dengan menuntut penyiar layanan publik itu untuk“mengatakan kebenaran” tentang krisis iklim dan ekologi.
Lebih dari seribu warga ditangkap, dan pada 7 Oktober 2019, grup ini memulai kampanye "Pemberontakan Internasional".
Ada pula yang paling mahsyur adalah remaja Swedia, Greta Thunberg, yang mulai mogok dari sekolah untuk memprotes di luar parlemen.
Dia mengatakan pada konferensi iklim COP24 di Polandia, “Jika solusi dalam sistem ini sangat sulit ditemukan, mungkin kita harus mengubah sistem itu sendiri.”
Pada tanggal 20-27 September, Pemogokan Iklim Global , yang diilhami oleh tindakan Thunberg, memobilisasi sekitar 7,6 juta aktivis muda di 185 negara, bersama dengan lebih dari 73 serikat pekerja dan 3.000 bisnis.
Penulis: Ahmad Efendi
Editor: Yandri Daniel Damaledo
