Apa Itu 1MDB Malaysia dan Kenapa Dikaitkan dengan Danantara?

tirto.id - Kasus 1Malaysia Development Berhard (1MDB) yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, yakni Najib Razak pada tahun 2020 lalu kembali menjadi sorotan publik. Kasus 1MDB ini ramai dikaitkan dengan rencana peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto.

1MDB merupakan dana investasi negera yang diluncurkan oleh Najib Razak saat menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dalam prosesnya, kebijakan ini menemui kendala, berdasarkan putusan sidang yang digelar pada Selasa (28/7/2020), Najib Razak diputuskan bersalah atas kasus dugaan korupsi 1MDB.

Presiden RI Prabowo Subianto berencana meluncurkan hal serupa, yakni Danantara (Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara) pada Senin, 24 Februari 2025. Namun, dalam prosesnya Danantara ini menimbulkan banyak opini kontra di media sosial, terutama dikaitkan dengan kasus 1MDB Malaysia.

Lantas, apa itu 1MDB Malaysia? Dan mengapa ramai dikaitkan dengan peresmian Danantara? Simak informasinya berikut ini.

Apa itu 1MDB Malaysia?

1MDB merupakan sebuah lembaga yang berperan sebagai dana investasi milik pemerintah Malaysia yang didirikan pada tahun 2009. Lembaga ini dibangun dengan tujuan awal untuk mempromosikan pembangunan ekonomi Malaysia dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Malaysia.

Investasi yang dimiliki meliputi pembangkit listrik dan aset energi yang terdapat di Malaysia dan Timur Tengah. Selain itu, mereka juga memiliki sebuah proyek real estate yang berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun, dalam prosesnya terdapat kekeliruan dari penggunaan dana investasi dari lembaga tersebut. Najib Razak beserta beberapa pejabat publik lain diduga terlibat dalam kasus korupsi 1MDB. Penggelapan dana investasi tersebut digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah para pejabat bahkan turut memengaruhi pemilihan umum.

Kronologi Skandal 1MDB Malaysia

Skandal 1MDB Malaysia menyebabkan krisis politik besar-besaran di Malaysia dan menyebabkan Najib Razak kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum tahun 2018. Kasus ini menyebabkan penangkapan terhadap beberapa pejabat publik yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana, termasuk Najib Razak.

Situasi ini bermula pada tahun 2014, saat 1MDB terlibat utang sebesar $11 miliar (Rp180 triliun) . Pengawas publik melihat banyak dana investasi yang hilang. Media Amerika Serikat, Wall Street Journal menyebutkan, Najib Razak menerima kucuran dana sebesar US$ 681 juta (Rp11 triliun) ke rekening pribadinya.

Saat ini, kasus 1MDB masih dalam proses likuidasi dan penyelesaian utang. Pemerintah Malaysia masih terus berusaha memulihkan dana yang hilang dan memastikan bahwa mereka yang terlibat kasus 1MDB akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya.

Kerugian Kasus 1MDB Berapa Rupiah?

Kerugian negara akibat kasus penggelapan dana investasi 1MDB yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak beserta kroni-kroninya mencapai RM50 miliar atau setara dengan Rp177,8 triliun.

Pengadilan pertama kali menduga kerugian akibat korupsi mencapai RM42 juta atau senilai Rp145 miliar. Hal tersebut berdasarkan bukti transfer dana ke rekening pribadi milik Najib Razak melalui SRC. SRC sendiri merupakan anak perusahaan dari 1MDB.

Kerugian yang besar itu pada akhirnya menjadikan Najib resmi diputuskan bersalah atas tujuh dakwaan dalam persidangan kasus 1MDB pada tahun 2020 lalu.

Kenapa 1MDB Malaysia Ramai Dikaitkan dengan Danantara?

Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengumumkan sisa efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sebesar US$20 miliar atau setara dengan Rp325 triliun akan dialihkan untuk pendirian Danantara.

"Ini (hasil dana efisiensi) akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," ujar Prabowo seperti dilansir dari situs Kompas.com pada Kamis (20/2/2025).

Informasi ini mulai mengundang perbincangan publik. Banyak masyarakat yang mengaitkan pembangunan Danantara ini dengan kasus 1MDB Malaysia.

Danantara memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan 1MDB, ini tentu mengkhawatirkan jika kasus serupa akan kembali terulang. Kasus 1MDB Malaysia terjadi karena lemahnya pengawasan, tidak adanya transparansi, dan adanya konflik kepentingan suatu golongan.

Perlu adanya penguatan tata kelola dan pengawasan terhadap Danantara, terutama yang terdiri dari pihak-pihak berwenang seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Sehingga kasus serupa seperti 1MDB dapat dimitigasi dalam kasus Danantara.