Pertaruhan Nasib Najib Razak dalam 1MDB

PM Malaysia, Najib Razak meninggalkan parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 Oktober 2015. [antara foto/reuters/ olivia harris]
Oleh: Putu Agung Nara Indra - 25 Juli 2016
Dibaca Normal 4 menit
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, tersandung oleh kasus korupsi bernilai sekitar 1 miliar dolar AS. Kasus ini terjadi di dalam 1MDB, lembaga yang digadang-gadang akan dapat meningkatkan perekonomian Malaysia. Tidak tanggung-tanggung, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura bertekad turut membongkar kasus ini.
“Jadilah pemberani... untuk membuka jalan baru dan melakukan terobosan yang berbeda!”

Pesan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Nadjib Razak di hadapan anggota tim 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) pada 11 Januari 2010. Saat ini, pesan tersebut masih terpampang gagah di laman resmi mereka, http://1mdb.com.my.

Lembaga tersebut memiliki visi yang sungguh cemerlang, yaitu “sebagai lembaga strategis yang menyediakan ide-ide terbaru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.” Visi itu masih diimbuhi oleh misi yang tak kalah mulia “untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pelaksanaan kemitraan global strategis dan meningkatkan foreign direct investment.”

Situs 1MDB mendefinisikan dirinya sebagai “perusahaan pembangunan strategis, yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Malaysia.” Lembaga ini dibentuk pada Januari 2009 atas inisiatif Najib Razak. 1MDB adalah salah satu program unggulan pertama Razak pascamenjabat sebagai perdana menteri Malaysia.

1MDB merupakan pengembangan dari Terengganu Investment Authority (TIA), sebuah inisiatif dari negara bagian Terengganu untuk mengoordinasikan berbagai investasi yang masuk ke wilayah ini. Sistem TIA kemudian disempurnakan oleh Razak dengan bantuan Jho Low, seorang taipan terkenal kelahiran Penang, untuk diterapkan di tingkatan federal. Sebagai catatan, Jho Low merupakan sahabat anak tiri Razak, Riza Aziz, saat sama-sama bersekolah di Harrow School London. Belakangan, Jho Low dan Riza Aziz juga diduga terlibat dalam persekongkolan yang terjadi di 1MDB.


Apa yang sesungguhnya terjadi?

Kasus 1MDB pada dasarnya merupakan kasus dugaan penyelewengan dana yang diperoleh oleh lembaga tersebut untuk kepentingan pribadi Najib Razak dan orang-orang terdekatnya. 1MDB memiliki fungsi untuk menghimpun dana-dana pembiayaan proyek-proyek infrastruktur Malaysia. Situs http://1mdb.com.my mencatat dua megaproyek yang tengah dilaksanakan oleh lembaga ini: pembangunan pusat ekonomi seluas 70 acre, Tun Razak Exchange, dan pembangunan kompleks real-estate seluas 486 acre, Bandar Malaysia. Kedua kompleks ekonomi itu terletak di Kuala Lumpur dan hanya berjarak tiga kilometer.

Metode penghimpunan dana yang lazim digunakan oleh 1MDB di antaranya penjualan obligasi, pembentukan joint venture, kerja sama foreign direct investment, hingga penjualan aset negara. Lembaga-lembaga internasional yang terlibat dengan 1MDB antara lain Goldman Sachs (penjualan obligasi 1MDB senilai 6,5 miliar dolar AS pada 2009), PetroSaudi International Limited (pembentukan joint venture senilai 2,5 miliar dolar AS pada 2009), Abu Dhabi Future Energy Company (kerja sama pengembangan energi alternatif pada 2010) dan China General Nuclear Power Group (penjualan aset-aset energi seharga 2,3 miliar dolar AS pada 2015).

Kecurigaan akan adanya penyelewengan dana mulai mengemuka saat 1MDB disebut-sebut memiliki utang sebesar 14 miliar dolar AS pada 2015. BBC edisi Juli 2016 memberitakan, pada awal 2015, 1MDB gagal membayar sebagian utangnya kepada para pemegang obligasi dan bank-bank kreditor. Di sisi lain, proyek-proyek yang diklaim akan dibiayai melalui utang tersebut belum juga menunjukkan dampak ekonominya. Strait Times edisi Juli 2016 mencatat, utang sebesar itu terjadi akibat peminjaman yang tidak terkendali sehingga akhirnya terakumulasi ke jumlah tersebut. Di sisi lain, modus penyelewengan juga dilakukan melalui penggelembungan nilai proyek atau obligasi.

Kasus 1MDB kembali mencuat saat Wall Street Journal memberitakan adanya aliran dana sebesar 700 juta dolar AS ke rekening pribadi Najib Razak dalm kurun waktu Maret-April 2013. Menurut laporan tersebut, dana itu berasal dari berbagai perusahaan cangkang di daerah-daerah tax haven seperti Cayman Island, Seychelles, dan British Virgin Island. Razak tentu saja menyanggah temuan ini. Ia berdalih, dana yang masuk ke rekeningnya berasal dari sumbangan “beberapa pihak di Timur Tengah”, meskipun ia menolak menyebutkan identitas pihak tersebut. Razak mengaku bahwa ia telah mengembalikan dana tersebut sebesar 620 juta dolar. Namun, Razak tidak mengungkapkan kemana larinya sisa uang yang belum dikembalikan.

Aliran dana 1MDB dari luar negeri tidak hanya menghampiri Razak. Beberapa orang terdekatnya seperti sang Riza Aziz (anak tiri Razak), Jho Low (penasihat Razak dan kawan Aziz), serta Rosmah Mansor (istri kedua Razak), juga disebut-sebut turut menikmati cipratan dana 1MDB. Riza Aziz bahkan ditengarai menggunakan aliran dana ini untuk mencukongi pembuatan film Wolf of Wall Street, yang ironisnya, bercerita tentang seorang pialang yang lihai memainkan celah sistem keuangan demi menangguk keuntungan.

Riza Aziz menggunakan dana 1MDB untuk menjalankan Red Granite Production, sebuah rumah produksi film yang dibangunnya di Holywood. Selain itu, Strait Times edisi Juli 2016 membeberkan beberapa aset yang dibeli dari dana 1MDB. Aset-aset tersebut di antaranya Hillcrest House di Beverly Hills (senilai 15 juta dolar AS), Walker Tower Penthouse (50,9 juta dolar AS), jet pribadi tipe Bombardier (35,4 juta dolar AS), lukisan Saint-Georges Majeur oleh Claude Monet (35 juta dolar AS), hingga untuk membiayai film Wolf of Wall Street (sekitar 100 juta dolar AS) dan akuisisi perusahaan musik EMI Music Publishing Group Nort America Holding (106,7 juta dolar AS).




Gugatan terhadap 1MDB

Suara-suara ketidakpuasan terhadap kinerja 1MDB sebenarnya telah lama terdengar. Pemimpin oposisi Tony Pua dan Anwar Ibrahim sejak 2010 telah mempertanyakan kinerja 1MDB. Salah satu sorotan utama terhadap 1MDB adalah kurangnya transparansi di 1MDB sekaligus posisi dominan nan aneh dari sang perdana menteri. Najib Razak diketahui juga menjabat sebagai chairman dalam dewan penasihat 1MDB.

Voice of America edisi Mei 2016 bahkan menyebutkan, Razak memiliki hak veto di dalam 1MDB, meskipun hak ini sudah dicabut oleh kementerian keuangan Malaysia sejak Mei 2016. “Perdana menteri seharusnya tidak merangkap peran sebagai menteri keuangan. Sistem semacam ini harus diganti,” kritik pendiri Center to Combat Corruption and Cronyism, Cynthia Gabriel. Di sisi lain, kementerian keuangan Malaysia juga menghapuskan posisi dewan penasihat dari struktur 1MDB.

Kasus 1MDB telah berkali-kali mengancam posisi Najib Razak di Malaysia. Namun, hingga saat ini posisinya masih tetap ajek di kursi perdana menteri. Razak masih bisa berkelit, meskipun melibatkan cara-cara yang terhitung tidak etis.

Pada Januari 2016, Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi Ali menegaskan bahwa Razak tidak bersalah atas aliran dana asing ke rekening pribadinya. Ia menyatakan, dana itu tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memberikan penghargaan atau apapun yang berkaitan dengan kapasitas Razak sebagai perdana menteri. Keputusan ini tentu saja menimbulkan banyak kecurigaan, mengingat jaksa Agung sebelumnya, Abdul Gani Patail—yang bersikap lebih keras terhadap Razak—tiba-tiba diganti pada 2015. Pemerintahan Razak menyebutkan bahwa pemberhentian ini diambil atas “alasan kesehatan”.

Nasib serupa juga dialami oleh mantan deputi perdana menteri Muhyiddin Nasir. Ia diberhentikan bersama jaksa agung dan empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet yang digelar Razak pada Juli 2015. Terkait keputusan ini, Razak tanpa tedeng aling-aling menyebutkan alasannya. “Anggota kabinet tidak seharusnya menyuarakan perbedaan pendapat mereka dalam sebuah forum terbuka yang dapat mempengaruhi opini publik untuk melawan pemerintah dan negara,” tandasnya seperti dikutip ABC pada 28 Juli 2015.

Ketiadaan komitmen dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini agaknya membuat negara-negara lain yang institusi keuangannya tersangkut aliran dana 1MDB gerah. Departemen Kehakiman Amerika Serikat melalui US Kleptocracy Initiative Unit akhirnya bergerak. Pada pertengahan Juli 2016, lembaga ini mengumumkan bahwa pihaknya akan mendaftarkan civil suit terkait kasus 1MDB. Mereka mengklaim, kasus ini telah merugikan publik Malaysia sebesar 1 miliar dolar AS.

US Kleptocracy Initiative Unit adalah sebuah unit yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman AS. Unit ini resmi dibentuk enam tahun lalu untuk mengidentifikasi sekaligus mengamankan aset-aset milik para koruptor dari seluruh dunia yang ditempatkan di AS. Apabila gugatan mereka menang, maka 1MDB akan menjadi hasil tangkapan terbesar mereka selama ini.

“Rakyat Malaysia telah ditipu dalam skala luar biasa dan dalam skema dimana jejaring penipuan ini telah membentang ke seluruh penjuru dunia,”ungkap Deputi Direktur FBI Andrew McCabe pada 20 Juli 2016. Meskipun terkesan berbau politis, tetapi pemerintah AS merasa berhak untuk memproses kasus ini mengingat Goldman Sachs –salah satu institusi keuangan terbesar diAS-- diduga turut terlibat di dalamnya. Kantor FBI New York, yang memproses kasus ini, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum AS di dalam aliran dana 1MDB.

Negara-negara lain seperti Singapura, Swiss, Australia, Inggris, Luksemburg, dan Thailand saat ini mulai berancang-ancang untuk menyelidiki aliran dana 1MDB di negara mereka. Najib Razak mungkin saja berhasil berkelit saat menghadapi tekanan dari dalam negeri. Namun, untuk menghadapi penyelidikan di negara-negara tersebut, Razak tentu saja harus berpikir lebih keras lagi.

Baca juga artikel terkait 1MDB atau tulisan menarik lainnya Putu Agung Nara Indra
(tirto.id - Politik)

Reporter: Putu Agung Nara Indra
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
DarkLight