tirto.id - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah untuk mencabut konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Kampus (BKK) di yang ada universitas.
Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi radikalisme di dalam institusi perguruan tinggi, dimana salah satu solusinya adalah dengan menggalakkan kembali kegiatan ekstra kampus dan mencabut NKK BKK yang dituangkan dalam Surat Keputusan No.0156/U/1978, tertanggal 19 April 1978.
"Sebagai pimpinan DPR, organisasi-organisasi ekstra seperti HMI, PMII dan GMNI digalakkan di dalam kampus artinya kami meminta pemerintah untuk mencabut NKK-BKK sejak tahun 1978," ucap Bamsoet di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (11/6/2018)
Bamsoet mengaku kalau dirinya bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oddang, pernah menggaungkan wacana tersebut di DPR. Pasalnya menurut Bamsoet, organisasi-organisasi tersebut bisa membawa konter narasi untuk melawan paham radikalisme.
"Ini pemerintah sudah saatnya mengkaji ulang tentang organisasi ekstra kampus sebagai konter gerakan-gerakan bawah tanah yang membawa nama agama tapi merusak kondisi kebangsaan kita," ucap Bamsoet.
Menurut Bamsoet, dirinya tidak mengkhawatirkan soal paham radikalisme. Yang ia khawatirkan adalah justru tindakan teror yang jika tidak ditanggulangi akan berakibat pada banyaknya korban jiwa.
"Dari sisi DPR lebih bagaimana kita bisa mengamankan anak bangsa ini yang sebesar-besarnya agar tidak kembali terjadi korban-korban akibat adanya bom bunuh diri dan sebagainya," ucap Bamsoet.
Terakhir, dirinya juga meminta kepada pimpinan kampus agar bisa mengawasi kegiatan keagamaan di mesjid kampus. Selain itu dia juga meminta agar student government di Kampus harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pandangan nasionalisme.
"Student goverment baik di tingkat jurusan hingga universitas harus digerakkan oleh mahasiswa yang berpandangan nasionalisme," ucap Bamsoet.
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Yandri Daniel Damaledo
