tirto.id - Partai Golkar selaku koalisi pendukung Joko Widodo di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sudah mengambil beberapa langkah antisipasi apabila Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak dijadikan wakil presiden. Salah satunya adalah dengan meminta tambahan penawaran untuk posisi menteri.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sarmuji menegaskan bahwa Partai Golkar belum akan mengubah sikap apabila Airlangga tidak dijadikan wapres. Hal ini juga bergantung kepada siapa cawapres yang akan diusung Jokowi.
“Kita sudah menyiapkan langkah antisipasi. Tentu tidak bisa kita sampaikan di muka umum. Langkah antisipasinya bisa jadi kita tetap mendukung Jokowi, dan tentu dengan negosiasi tertentu atau lain-lain. Akan kita bicarakan di internal partai,” tegasnya, Selasa (10/7/2018).
Sarmuji menyatakan, banyak negosiasi yang bisa dibicarakan. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan penambahan kursi menteri bagi anggota dari Partai Golkar. Namun power sharing ini belum dibicarakan dengan Presiden Jokowi.
“Negosiasi politik banyak, bukan cawapres saja. Tapi ada menteri, ada jabatan politik yang lain, banyak sekali. Semuanya bisa dinegosiasikan asal bisa musyawarah,” kata Sarmuji.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Watch, Ujang Komaruddin sudah menduga sikap Partai Golkar yang memang tidak akan berpaling dari Jokowi. Menurutnya, Partai Golkar tidak mempunyai peluang menang lain selain Jokowi. Oleh sebab itu, Golkar pasti akan bertahan dan meminta penawaran lain.
“Kalau melihat peta dan basis kekuatan, poros ketiga itu memang berat. Siapa tokoh yang disandingkan melawan Jokowi. Misal PAN atau Golkar meninggalkan Gerindra atau Jokowi siapa yang diusung? Tetap saja bakal kalah,” tegas Ujang.
go
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
