tirto.id - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan dalam beberapa pekan terakhir mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan cenderung meningkat. Peningkatan mobilitas ini disebutnya dapat mengakibatkan kenaikan kasus COVID-19 sehingga harus diantisipasi.
Berdasarkan data yang dihimpun Tim Satgas yang bersumber dari Google Mobility sejak pengamatan pada 11 Maret sampai 16 April 2021, dalam tiga pekan terakhir pengamatan terdapat enam provinsi dengan kenaikan mobilitas ke pusat perbelanjaan tertinggi di Indonesia. Enam provinsi itu adalah Provinsi Aceh (41%), Gorontalo (58%), Kalimantan Utara (47%), Maluku Utara (57%), Sulawesi Tenggara (55%), dan Sumatera Barat (53%).
"Data ini merupakan alarm bagi kita karena secara histori kenaikan mobilitas selalu diikuti kenaikan kasus," kata Wiku saat menyampaikan Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (4/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dengan adanya fakta bahwa terdapat kenaikan mobilitas di pusat perbelanjaan, Wiku berharap hal ini tidak mengganggu kondisi COVID-19 yang dinilainya sudah cenderung stabil. Oleh karena itu ia meminta agar setiap daerah benar-benar memperhatikan situasi tersebut.
"Setiap daerah tanpa terkecuali harus benar-benar memperhatikan ini dan segera melakukan antisipasi lonjakan yang sama di masa yang akan datang," ujarnya.
Memang kata Wiku dapat dipahami bahwa momen Lebaran adalah momen suka cita dimana banyak berkah yang didapatkan seperti pembagian tunjangan hari raya (THR) maupun banyaknya peluang untuk berbelanja dengan potongan harga yang besar.
Pada umumnya kata Wiku hal itu mengakibatkan pergerakan ekonomi nasional membaik, bahkan mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat yang sudah jadi tradisi turun temurun untuk berbelanja menjelang hari Raya Lebaran.
"Saya memahami hal-hal tersebut, tapi perlu diingat kita belum keluar dari pandemi COVID-19. Ancaman penularan masih ada dan nyata. Oleh karena itu hal terbaik yang kita lakukan adalah dengan melakukan segala aktivitas dengan terkendali agar produktivitas sosial ekonomi masyarakat tetap menuai perkembangan yang baik," katanya.
Wiku mengimbau agar pemerintah daerah dapat menyusun mekanisme aktivitas sosial dan ekonomi yang dapat dengan mudah diawasi pergerakannya. Dengan demikian dapat mencegah kerumunan dan interaksi fisik yang bisa mengakibatkan penularan COVID-19.
"Untuk menjamin sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik maka buatlah satuan tugas khusus untuk melakukan pembinaan di lapangan," ujar Wiku.
Editor: Agung DH
