tirto.id - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan menyatakan isu yang menuding dirinya akan membentuk Perda Syariah bila memimpin ibu kota adalah fitnah.
"Saya tegaskan itu fitnah," kata Anies di Utan Kayu, Jakarta Timur pada Kamis (13/4/2017).
Menurut dia, Perda Syariah hanya ada di Aceh dan tidak akan ada di Jakarta. "Itu (Perda Syariah) di provinsi mana adanya? Aceh. Jakarta bukan," kata dia.
Penyataan Anies ini berkaitan dengan kemunculan sejumlah spanduk yang berisi tulisan tentang akan adanya Perda Syariah di DKI Jakarta bila Anies dan Sandiaga Uno memenangi Pilkada. Spanduk-spanduk yang bermunculan pada awal April lalu itu memajang foto Anies-Sandiaga dan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab.
Anies menyatakan dirinya jurstru berkomitmen menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi bhinneka yang bersatu. Selama ini, menurut dia, kepemimpinan di Jakarta selama ini belum menyatukan aneka perbedaan di masyarakat ibu kota.
"Kami berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai contoh kota yang bersatu. Kepemimpinan selama ini tidak menunjukkan persatuan. Otomatis semua perda yang ada di Jakarta berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Itu komitmen kami," kata dia.
Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirajudin Abbas mengatakan kemunculan isu yang mengaitkan Anies-Sandiaga dengan politisasi agama merupakan hal wajar mengingat mereka dekat dengan kelompok-kelompok Islam pendukung Perda Syariah.
"Tapi bagaimana memisahkan Anies-Sandi dengan kelompok Islam pendukung utamanya seperti FPI, FUI dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang jelas-jelas menyuarakan penerapan syariat Islam?," kata Sirajudin saat dihubungi Tirto.
Menurut dia, isu itu sebenarnya bisa dihindari apabila Anies-Sandiaga apabila sejak jauh hari mengambil jarak dengan kelompok yang punya gagasan tersebut.
"Jika mereka ingin mengambil jarak, semestinya dari jauh-jauh hari dilakukan ketika kelompok-kelompok itu gencar kampanye anti pemimpin non muslim," kata dia.
Sebelumnya, konsultan Anies-Sandiaga dari Polmark Research Indonesia, Eko Bambang Subiantoro mengeluhkan tudingan politisasi agama telah merugikan kliennya.
"Setiap kali pasangan Anies-Sandiaga dituduh melakukan politisasi agama, itu menciderai kami dan masyarakat yang telah memilihnya," kata Eko di Menteng Jakarta pada 10 April lalu.
Tim Anies-Sandiaga sudah mengumumkan di awal April lalu bahwa spanduk mengenai akan ada pembentukan Perda Syariah merupakan kampanye hitam yang akan dilaporkan ke pihak pengawas pemilu di DKI Jakarta.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
