tirto.id - Debat ketiga Pilpres 2024 yang akan digelar pada Minggu (7/1/2024) mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Debat ini bakal mempertemukan 3 capres, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Persoalan alutsista atau Alat Utama Sistem Senjata akan menjadi topik yang berpeluang jadi perbincangan di debat ketiga Pilpres 2024. Pasalnya, alutsista merupakan bagian dari komponen pertahanan dan keamanan negara.
Meski menyangkut perkara pertahanan, isu alutsista juga tak lepas dari masalah anggaran untuk kepentingan pengadaan. Hal ini dapat menjadi salah satu materi yang berpotensi muncul dan meramaikan debat ketiga Pilpres 2024.
Anggaran Alutsista 2023 TNI-Menhan Prabowo
Isu mengenai anggaran alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) diprediksi dapat meningkatkan tensi debat ketiga Pilpres 2024. Apalagi, persoalan ini menyangkut tanggung jawab dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin salah satu capres, yaitu Prabowo Subianto.
Sebelum kembali maju di pentas pilpres untuk keempat kalinya (setelah 2009, 2014, 2019), Prabowo Subianto memang menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Ia dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada 23 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo.
Sebagai Menhan, Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap masalah pertahanan. Ini pula yang membuat Prabowo menilai bahwa anggaran pertahanan yang memadai untuk belanja alutsista itu penting.
Menurut Prabowo, tak ada yang dapat memastikan situasi damai bisa tetap langgeng. Konflik bisa pecah dan negara dituntut memiliki pertahanan kuat demi menjaga wilayah dan rakyat. Karena itu, penting untuk memastikan prajurit dan alutsista Indonesia selalu siap tempur.
"Luas wilayah kita [Indonesia] sama luasnya dengan Eropa. Eropa 27 negara atau 28, kita satu negara. Ada yang mengatakan pertahanan itu mahal. Benar. Pertahanan mahal, kemerdekaan itu mahal, kedaulatan itu mahal. Kita mau jadi negara terhormat mahal. Dan kita harus mengerti memiliki suatu angkatan perang adalah mutlak untuk menjamin kemerdekaan kita," kata Menhan Prabowo, dikutip dari Antaranews.
Di bawah Prabowo Subianto, Kemhan memang tergolong kementerian yang mendapatkan anggaran besar pada Tahun Anggaran 2023, yaitu Rp134,32 triliun. Jumlah itu untuk mendukung pengadaan, pemeliharaan, perawatan, peningkatan, sarpras, dukungan alutsista, dan pemenuhan MEF bertahap.
Anggaran Kemhan dialokasikan untuk sejumlah pos Kementerian Pertahanan dan TNI. Program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan memperoleh alokasi yang cukup besar, yaitu Rp35,19 triliun.
Berapa Kenaikan Anggaran Alutsista?
Sepanjang tahun 2023, Kemhan RI sudah menggunakan Rp70,9 triliun dari APBN 2023 untuk realisasi belanja. Jumlah ini terhitung meningkat dibandingkan dari total anggaran belanja tahun 2022 yang menyentuh angka Rp52,1 triliun.
Memasuki 2024, anggaran Kemhan untuk belanja alutsista mengalami kenaikan menjadi 25 miliar dolar AS. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo hanya menyetujui anggaran sebesar 20,75 miliar dolar AS.
Kenaikan anggaran Kemhan dari rencana semula sudah disetujui oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, usai rapat bersama Presiden RI Joko Widodo pada 28 November 2023 lalu. Menhan RI, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa alutsista udara akan jadi prioritas.
"Banyak prioritas, kita perlu pesawat angkut, kita perlu [pesawat] refueling [pengisian bahan bakar] di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya," kata Menhan Prabowo.
Sebelum meneken persetujuan kenaikan anggaran belanja alutsista tahun 2024, Presiden Jokowi sebenarnya pernah meminta institusi TNI untuk lebih memerhatikan penggunaan anggaran dalam belanja pengadaan alutsista.
Persoalan tentang anggaran belanja di institusi TNI disinggung Presiden Jokowi pada Upacara Peringatan ke-78 Hari TNI 5 Oktober 2023. Dikutip dari KBR.id, Jokowi mengatakan pentingnya untuk bijak belanja alutsista di saat APBN terbatas.
"Untuk urusan alutsista, memang modernisasi alutsista sangat diperlukan tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas. Dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya," kata Jokowi.
Penulis: Ahmad Yasin
Editor: Iswara N Raditya
