Menuju konten utama

Andil Pemprov DKI dan Politisasi Insiden Bagi-Bagi Sembako di Monas

Pemprov DKI tak mau disalahkan atas insiden bagi-bagi sembako minggu lalu.

Andil Pemprov DKI dan Politisasi Insiden Bagi-Bagi Sembako di Monas
Sejumlah warga berdesakan untuk mengambil sembako gratis saat acara Untukmu Indonesia di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (28/4/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

tirto.id - Insiden di acara bagi-bagi sembako yang digelar Forum Untukmu Indonesia (FUI) di Monas, Jakarta, Sabtu (28/4) pekan lalu, jadi perhatian politikus di DKI Jakarta. Agenda peringatan hari tari internasional yang berakhir dengan korban jiwa itu ditarik ke persoalan politik.

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, selaku pejabat publik yang punya kewenangan penuh terhadap pemberian izin penyelenggaraan acara bagi-bagi sembako, justru yang memantik soal insiden tersebut dikaitkan dengan persoalan politik.

"Saya dikasih tahu yang di Monas ada kemungkinan itu belakangnya politik juga. Jadi ini mau dicek," kata Sandiaga, dua hari setelah kekacauan acara jadi sorotan media seperti dikutip dari Kompas.

Pernyataan Sandiaga patut disayangkan karena evaluasi acara jelas lebih penting ketimbang meributkan siapa dan apa latar belakang politik si penyelenggara. Terlebih acara itu membuat dua orang anak meregang nyawa akibat desak-desakan di tengah kerumunan. Satu catatan terhadap Pemprov DKI, soal kelalaian karena tak memastikan apakah keadaan di lokasi acara sesuai dengan rencana acara yang disampaikan panitia atau sebaliknya.

Pemprov Tak Mau Disalahkan

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Tinia Budiarti, tidak mau disalahkan atas insiden tersebut. Ia justru mengatakan sebaliknya, bahwa penyelenggaraan acara bukan tanggung jawab Pemprov.

Ia hanya berujar bahwa instansinya mengeluarkan izin karena yang dipresentasikan oleh panitia adalah kegiatan kebudayaan disertai bakti sosial, parade seni serta doa lintas agama. Semua dirasa positif, dan karena itu izin dikeluarkan.

Panitia, kata dia, juga telah mengikuti prosedur perizinan mulai dari mengajukan proposal acara, membayar retribusi serta hal-hal lainnya tanpa menggunakan fasilitas dari Pemprov DKI.

"Seluruh acara dan segala akibat, positif dan negatif, dari penyelenggaraan di luar tanggung jawab Pemprov DKI," ujarnya saat dihubungi awak media.

Pembelaan Tinia tidak diterima begitu saja oleh poliktikus di DPRD DKI. Anggota Komisi D Fraksi Nasdem, Bestari Barus, mengatakan Pemprov DKI harus bertanggung jawab dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemberi izin.

"Seharusnya, kalau Pemprov tahu ada barang sembako datang. Kan berarti menyalahi izin. Ya tinggal batalkan saja acaranya. Bubarkan. Tapi ini kan enggak," ujar Bestari saat dihubungi Tirto.

Persoalan jadi runyam, saat pembagian sembako adanya keterlibatan pemimpin formal di instansi Pemprov DKI mulai dari lurah sampai tingkat ketua RT dan RW. "Kalau seperti ini kan banyak laporan. Seharusnya ada tindakan yang bisa diambil untuk antisipasi," kata Bestari.

Yayah (45), peserta asal Bandengan Selatan, Jakarta Barat, yang ditemui Tirto di lokasi acara menyampaikan pengakuan yang membenarkan bahwa acara diketahui oleh perangkat Pemprov DKI. Perempuan yang bekerja sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pejagalan itu mengaku mendapat kupon untuk ditukarkan sembako gratis dari lurah di tempat tinggalnya.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya dan beberapa warga lain berangkat menggunakan bus Metromini dan Kopaja yang disediakan gratis. Titik kumpul keberangkatan mereka: rumah Ketua RT dan RW. "Saya sudah dapat beras satu liter, minyak, roti dua. Dikasih kuponnya sama Pak Lurah kemarin," katanya.

Pengakuan demi pengakuan dari pihak Pemprov DKI maupun warga, membuat politikus di DPRD DKI Jakarta seperti Bestari telah melakukan tindakan. Ia telah bersurat kepada pimpinan dewan untuk melakukan Rapat Pimpinan Gabungan dan meminta penjelasan Pemprov terkait penyelenggaraan acara tersebut.

"Nasdem sudah berupaya menghubungi ketua dewan untuk adakan rapat pimpinan untuk memanggil para pihak terkait penyelenggaraan yang akan DPRD panggil. Semua pihak akan kami mintai klarifikasi."

Namun di luar respons politis di DPRD, memunculkan pertanyaan apakah pejabat Pemprov DKI yang punya tanggung jawab perizinan acara tersebut akan akan ada tindakan oleh gubernur atau wakil gubernur. Sandiaga meresponsnya dengan hanya memberikan jawaban singkat.

"Kami jadikan koreksi," kata Sandi tanpa memberikan penjelasan.

Baca juga artikel terkait SEMBAKO GRATIS atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Rio Apinino