tirto.id - Pemprov DKI Jakarta bakal memanggil panitia penyelenggara "Untukmu Indonesia" atas dugaan adanya unsur politis dalam bagi-bagi sembako kepada para peserta acara tersebut.
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, Pemprov juga perlu meminta penjelasan lantaran jumlah peserta yang lebih besar dari yang direncanakan saat proses perizinan.
"Jadi Pemprov akan meminta panitia menjelaskan. Mengapa jumlah orang yang hadir begitu membeludak," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).
Acara yang digelar untuk memperingati hari tari internasional itu juga diduga bermotif politik. Hal ini lantaran adanya pembagian sembako, pemberian layanan sunat, dan pengobatan gratis bagi warga.
Berdasarkan pantauan Tirto di lapangan, Sabtu (28/4/2018), acara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu menyebabkan kemacetan di jalan sekitar Monas. Ratusan bus dan mikrolet yang parkir di badan jalan seputar monumen itu menjadi sebab terjadinya kemacetan.
Mayoritas warga datang ke acara tersebut berombongan menggunakan kendaraan umum dari berbagai penjuru Ibu Kota.
Menurut Mangara, sembako gratis dibagikan kepada warga yang telah memiliki kupon berwarna biru. Ragam sembako yang dibagikan di antaranya beras 1 liter; minyak 0,5 kilogram; roti; mie instan; dan gula 1/4 kilogram.
"Kemudian kalau dihadiri sekian ribu manusia seharusnya polisi tahu dan ada pengawasan," imbuhnya.
Berdasarkan penelusuran Tirto, pemberian kupon sembako gratis di acara "Untukmu Indonesia" ternyata melibatkan peran ketua RT dan lurah di DKI Jakarta.
Kontribusi mereka diketahui dari pengakuan warga yang mengambil sembako gratis di kawasan Monas. Yayah (45), seorang warga Bandengan Selatan, Jakarta Barat, mengaku mendapat kupon untuk ditukarkan sembako gratis dari lurah tempat tinggalnya.
"Saya sudah dapat beras se-liter, minyak, roti dua. Dikasih kuponnya sama Pak Lurah kemarin," ujar Yayah di Monas kepada Tirto, Sabtu (28/4/2018).
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari
