Ancaman Drone Teroris

tirto.id - Dalam kampanye di Dresden pada September 2013, panel yang diduduki Kanselir Jerman Angela Merkel dan Menter Pertahanan Thomas de Maiziere dihampiri sebuah drone kecil. Merkel nampak terkesima, namun tidak demikian sang menteri pertahanan. Diketahui kemudian mesin tersebut diterbangkan oleh Pirate Party Jerman sebagai protes terhadap kebijakan pengintaian (surveillance) serta rencana pembelian pesawat tak berawak Euro Hawk.

Sontak kejadian itu membuat geger sesaat. Para pandit keamanan bertanya-tanya, bagaimana jika drone mini itu dipasangi bom, atau senjata pembunuh lainnya?

Laporan “Terror from Above” yang dimuat di majalah New Scientist edisi 1 Juli menuturkan sejumlah gejala yang memungkinkan kelompok-kelompok teroris menggunakan drone. Matrix UAV, sebuah perusahaan di Ukraina berhasil memproduksi sebuah drone serbu dengan harga sepersekian dari drone Predator yang digunakan Amerika Serikat. Dengan bentangan sayap selebar 1 meter, perangkat ini mampu menembakkan misil anti-tank. CEO Matrix UAV, Yury Kasyanov, menyatakan akan memproduksi drone seharga $100 ribu yang bisa dibeli oleh pemerintah di seluruh dunia.

Angka itu terhitung murah jika dibandingkan dengan drone militer yang dibanderol $6 juta-14 juta. Sebuah drone yang dipasangi granat, misalnya, bisa menghancurkan gedung, tank, pasukan infanteri dari atas. Sementara drone yang berukuran lebih kecil, ucap pakar pertahanan Finlandia Veli-Pekka Kivimäki, bisa dirancang sedemikian rupa untuk mengeliminir sniper atau personel-personel kunci dalam militer.

Maret lalu, BBC melaporkan pernyataan Jenderal David Perkins mengenai kubu yang bersekutu dengan AS melumpuhkan drone seharga $200 dengan misil Patriot yang bernilai $3 juta. Perkins, salah satu komandan infanteri dalam invasi AS ke Irak pada 2003, sayangnya tidak menyebut kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi.

Laporan lainnya menyebutkan, pada Oktober 2016, dua kombatan Peshmerga terbunuh dalam ledakan drone yang telah dimodifikasi. Sebelumnya, ISIS menggunakan drone untuk pengintaian udara.

Dari Militer ke Sipil

Secara historis, militer merupakan institusi yang paling siap mengadopsi teknologi terbaru—mulai dari fotografi, radio, telegraf, film, hingga internet—jika bukan menemukannya. Riset-riset dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah dalam situasi kemiliteran. Selain itu, kebutuhan memetakan dan melumpuhkan kekuatan musuh secara efektif, pengintaian, komunikasi internal di lapangan juga melibatkan industri milyaran dollar.

Di sisi lain, karena beberapa permasalahan teknis dalam perang seringkali merupakan problem harian yang diterjemahkan ke dalam situasi darurat, perangkat-perangkat yang awalnya eksklusif hanya digunakan oleh militer lantas diproduksi secara massal dan menjadi milik publik—tentu dengan sejumlah modifikasi dan regulasi tertentu. Dus, demokratisasi teknologi.

Terlepas dari penggunaan oleh kelompok-kelompok teroris, drone menjadi perangkat sehari-hari yang mempermudah pengiriman barang, merekam gambar dari udara, manajemen lalulintas, eksplorasi gas dan mineral, pemindaian gedung-gedung tinggi, dst. Namun aplikasi teknologi teranyar juga tak selalu selaras dengan praktik sosial atau regulasi yang ada. Tiga wartawan BBC telah diinterogasi polisi karena menerbangkan drone di area World Economic Forum di Davos.

Di Paris, wartawan Al Jazeera dicokok polisi setelah menerbangkan drone di kawasan Boi de Boulogne, Paris, tiga bulan pasca pembantaian Charlie Hebdo, 2015. Tahun lalu, sebuah drone menabrak pesawat milik British Airways di bandara Heathrow.

Kecemasan Klasik

Dilansir Arstechnica , pada Konferensi Unmanned Systems 2013 Klaas Jan de Kraker dan Rob van de Wiel dari thinktank TNO Defence Research menjabarkan beberapa skenario ancaman dalam situasi militer yang melibatkan drone mini dengan bobot kurang dari 20kg. Pertama, dalam perhelatan publik di stadium, seorang teroris meluncurkan drone bersenjata dari bangunan terdekat dan mengarahkan senapan mesin ke arah hadirin. Kepanikan akan memicu kericuhan dan korban tewas terinjak.

Kedua, drone melintasi kaca antipeluru yang melindungi seorang VIP (Very Important Person) lalu meledakkan granat. Ketiga, drone meluncurkan senjata kimia ke kompleks bangunan yang dijaga ketat. Perangkat bisa dilumpuhkan, namun serangan kimia berpotensi memancing ketakutan dan rasa panik para personel. Keempat, serangan langsung lewat penjatuhan granat ke jet-jet tempur yang tengah diparkir, dengan tujuan mengurangi kapasitas serangan pasukan.

Analisis ini mencerminkan bagaimana drone mewakili kecemasan klasik ketika monopoli sarana kekerasan oleh negara mulai mendapat tantangan dari aktor-aktor non-negara—teroris, kombatan, gerilyawan—karena persebaran teknologi militer yang lepas dari kontrol negara.

Pasca-tragedi WTC, Michael Ignatieff memperingatkan potensi jatuhnya senjata nuklir, kimia, dan biologi ke tangan al-Qaeda. Hal yang sama telah diperingatkan juga oleh para pakar keamanan ketika Perang Dingin berakhir pada 1989 dan Uni Soviet bubar.

Senjata nuklir pada dasarnya bekerja sesuai prinsip deterrence (gertakan). Hulu ledak nuklir disimpan tapi tak pernah digunakan kecuali untuk menggertak, misalnya melalui serangkaian percobaan nuklir. Namun senjata nuklir terhitung mahal dan penyimpanannya membutuhkan kehati-hatian ekstra. Maka drone, perkakas murah namun bisa mematikan, menjadi pilihan logis dalam aksi-aksi kombatan. Jika bahan baku dan teknologi senjata nuklir relatif sulit diperoleh dan dibangun, bahan dan desain drone dapat diperoleh dengan mudah dan gampang dimodifikasi—tanpa pengawasan yang ketat.

“Keberhasilan [politik] deterrence telah mendorong kita untuk percaya bahwa negara ternyata cukup rasional untuk tidak terlibat dalam aksi-aksi preventif yang melibatkan senjata kimia, biologi, atau nuklir,” tulis Ignatieff dalam esainya “Liberty and Armageddon” (2004). Asumsi ini, lanjutnya, bergantung pada keyakinan apakah senjata tersebut sulit diproduksi dan disimpan dengan aman.

“Era itu mungkin telah berakhir.”