tirto.id - Keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengubah status museum Hagia Sophia atau Ayasofa menjadi masjid disambut hangat oleh para pendukungnya. Kantor berita Turki, Anadolu Agency, mengklaim keputusan tersebut mendapat pujian di dunia Arab dan masyarakat muslim internasional dan menyebutnya sebagai "langkah sejarah" atau "peristiwa bersejarah".
Sejarah yang dimaksud tentu merujuk ke masa Kesultanan Ottoman atau Utsmani. Kala itu Mehmed II, sultan ke-7 Kekaisaran Ottoman, berhasil menaklukkan Konstaninopel, ibu kota Kekaisaran Byzantium, pada 1453 dan mengubahnya menjadi ibu kota Ottoman. Gereja Katedral Hagia Sophia yang dibangun pada 537 M dan menjadi pusat kekristenan Byzantium dialihfungsikan menjadi masjid.
Namun Ottoman telah runtuh pada 1922. Keturunan dinasti Ottoman pun dikirim ke pengasingan pada 1924. Gerakan nasional dan revolusi telah melahirkan Turki modern berupa pemerintahan republik yang sekuler dan demokratis pada 1923. Negara tak lagi memeluk agama resmi, termasuk menetapkan status Hagia Sophia sebagai museum untuk umum.
Erdogan yang terpilih lewat sistem pemerintahan Turki modern memang gemar menampilkan romantisme masa lalu. Ia pernah menyambut Perdana Menteri Palestina Mahmoud Abbas di Istana Presiden dengan 16 prajurit kuno memakai baju zirah, lengkap dengan tombak, pedang, dan perisai yang mewakili kekaisaran yang pernah ada di tanah Turki. Dalam banyak kesempatan acara kenegaraan, orang-orang berkostum ala Kesultanan Ottoman juga kerap ditampilkan, termasuk ketika menyambut Presiden Joko Widodo pada 2017.
Sinetron Turki banyak yang bertema istana dan keluarga sultan. Setiap orang bisa berfantasi menjadi sultan seharian dengan menyewa kostum, wewangian, perhiasan, dekorasi rumah, dan lainnya. Sampai pedagang kaki lima yang menjajakan pakaian dalam bahkan memberi embel-embel Hürrem Sultan (istri Sultan Suleiman I) agar laku. Ini merujuk pada kondisi yang disebut Pinar Tremblay, ilmuwan politik sekaligus kolumnis media-media Turki, sebagai 'Ottomania'.
Dalam satu dekade di bawah rezim Erdogan serta Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Turki modern cenderung menjadi neo-Ottoman berkat gairah imaji masa lalu kesultanan yang dipompa ke permukaan. Keturunan penguasa Ottoman sendiri bahkan tak menunjukkan gairah sebesar Erdogan—yang tak punya keturunan "darah biru" kesultanan. Sejak anggota keluarga penguasa Ottoman diizinkan pulang ke Turki pada 1974, mayoritas dari mereka tidak lagi menjadi sosok menonjol dan hidup biasa-biasa saja. Mereka juga selalu menghormati dan memperhatikan undang-undang Republik Turki yang baru.
Neo-Ottomanisme tidak sekedar urusan kebudayaan visual. Ömer Taspinar, direktur Turkey Program di Brookings Institution, dalam makalah berjudul “Turkey’s Middle East Policies Between Neo-Ottomanism and Kemalism” (2008, PDF) menyebut AKP sebagai partai penguasa ingin menemukan kembali warisan Ottoman dan mencari konsensus nasional baru di mana berbagai identitas dapat hidup berdampingan. Ini sekaligus untuk mengingatkan orang Turki bahwa mereka pernah punya kerajaan multinasional besar yang menguasai Timur Tengah, Afrika Utara, Balkan, dan sebagian Eropa tengah.
Neo-Ottomanisme memang diklaim tidak menyerukan imperialisme kembali atau melembagakan sistem hukum Islam, tetapi lebih menyukai versi sekularisme yang lebih moderat di dalam negeri dan aktivisme yang lebih intens di luar negeri. Mereka juga merangkul Barat seperti karena warisan Eropa sangat penting mengingat masa lalu Ottoman yang pernah menguasainya. Ini berbanding terbalik dengan ideologi Kemalisme yang memilih memperkuat nasionalisme dan tidak tertarik menjangkau kawasan sekitar serta menerapkan sekularisme dengan tegas.
“Dalam paradigma neo-Ottomanisme ini, Ankara menggunakan lebih banyak 'kekuatan lunak'—politik, ekonomi, diplomatik, dan pengaruh budaya—di bekas wilayah Utsmaniyah serta di wilayah lain di mana Turki memiliki kepentingan strategis dan nasional. Visi luas untuk kebijakan luar negeri Turki ini membutuhkan pelukan warisan 'kekuatan besar' Ottoman dan definisi ulang identitas strategis dan nasional Turki,” tulis Taspinar.
Ramuan Nasionalisme & Populisme Islam
Pemaparan Taspinar mengenai neo-Ottomanisme lebih dari 10 tahun silam itu tampak masih relevan sampai sekarang. Namun, selain kenyataan bahwa Erdogan dan AKP masih terus berkuasa, kebijakan bercorak neo-Ottomanisme dinilai banyak pihak semakin agresif dan problematis. Beberapa analis menjuluki kebijakan Turki sebagai ambisi "neo-Ottoman" untuk hegemoni regional. Anggapan itu berdasar pada kebijakan luar negeri Turki yang selama beberapa tahun terakhir menyokong konflik dan ketegangan di negara-negara tetangga, dari kawasan Balkan barat, Kaukasus, Teluk Arab, hingga ke Tanduk Afrika.
Manuver Turki harus dibayar dengan pengucilan oleh negara-negara Timur Tengah lantaran mendukung gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin (IM) yang dipandang sebagai ancaman keamanan dalam negeri terutama oleh negara-negara Teluk. Hanya tersisa Qatar sebagai sekutu Turki yang selama ini sama-sama mendukung eksistensi IM di Mesir, Hamas di Gaza, dan kelompok-kelompok yang terkait dengan IM di Suriah serta baru-baru ini di Libia.
Dukungan Turki untuk pergantian rezim di Suriah selama perang sipil berdampak pada tuduhan bahwa Ankara mendukung kelompok ISIS sekaligus membuka konflik militer yang meluas dan mahal terhadap bangsa Kurdi. Di Mediterania Timur, Turki mengklaim setiap penemuan gas alam di dalam zona maritim Republik Siprus harus dibagikan dengan Turki (dan orang Siprus Turki). Untuk menegakkan klaim tersebut, Ankara telah meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di wilayah itu.
Erdogan juga dengan berani mempertanyakan Perjanjian Lausanne 1923 yang menetapkan batas-batas Turki modern. Menurutnya, Ataturk membuat konsesi teritorial yang tidak semestinya dalam perjanjian tersebut sehingga merusak klaim sah Turki Ottoman.
Marwa Maziad, pengamat politik timur tengah dan kebijakan luar negeri AS, serta Jake Sotiriadis, kepala analisis strategis di Markas Angkatan Udara AS, melihat bahwa di dalam negeri Erdogan mengawinkan nasionalisme Turki dan kebangkitan populisme Islam politik. Di masa jabatannya itulah ia memakai Yayasan Diyanet—yang mulanya didirikan Ataturk untuk mengatur urusan agama dan mempromosikan Islam moderat—menjadi alat pengontrol khotbah imam-imam Turki di luar negeri guna memastikan agar selaras dengan kebijakan pemerintah dan memengaruhi diaspora Turki. Dominasi AKP di tubuh Diyanet mampu mengaburkan publik tentang batas antara negara Islam dan Islam politik di Turki. Fatwa yang dikeluarkan Diyanet juga punya tingkat kepercayaan tinggi di mata masyarakat.
Anggaran miliaran dolar AS digelontorkan untuk pendidikan agama dan meningkatkan jumlah sekolah Imam Hatip yang mulanya adalah sekolah kejuruan untuk melatih para pemuda menjadi imam dan pengkhotbah. Banyak sekolah umum dikonversi statusnya menjadi Imam Hatip. Di sekolah umum lainnya yang tersisa, jumlah jam pelajaran ditambah. Sejak 2017 pemerintah juga melarang pengajaran teori evolusi di sekolah.
Turki terlibat pula dalam pendanaan pembangunan masjid di seluruh dunia dari Amerika Latin hingga Eropa, Afrika, dan Asia yang tak jarang peresmian pembukaannya dihadiri Erdogan. Jaringan Islam Turki pun meluas ke bantuan kemanusiaan internasional melalui LSM yang condong ke Islam terutama di Timur Tengah dan Afrika.
"Jika dibiarkan, ideologi Pan-Islamis Turki, neo-Ottoman akan terus berkontribusi pada ketegangan regional dan ketidakstabilan di masa depan," catat Maziad dan Sotiriadis.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
