tirto.id - Presiden Rodrigo Duterte dalam sebuah pidatonya baru-baru ini mengusulkan penggantian nama Filipina menjadi Maharlika.
“Suatu hari, mari kita ubah,” kata Duterte pada Senin (12/2) setelah membagikan sertifikat tanah di provinsi Maguindanao, diwartakan The Nation. “Marcos benar. Dia ingin mengubahnya ke Maharlika karena itu adalah kata Melayu."
Dalam tatanan masyarakat Tagalog pra-kolonial, Maharlika adalah kelas bangsawan dan ksatria.
Ketika Filipina diperintah oleh diktator Ferdinand Marcos (1965 – 1986), pemerintahan Marcos memang pernah mengusulkan penggantian nama Filipina menjadi Maharlika. Usulan tersebut bahkan sudah masuk RUU Parlemen 1978 yang draft-nya disusun oleh mantan senator Eddie Ilarde kala itu.
Dalam draf usulan, dijelaskan bahwa Maharlika adalah "warisan kuno" orang Filipina, jauh sebelum kedatangan penjajah Barat. "Maha" adalah bahasa Sanskerta untuk bangsawan atau yang "agung" sementara "likha" berarti menciptakan. Dengan demikian, Maharlika berarti "diciptakan dengan mulia".
Namun, penggantian nama tidak pernah terealisasi karena setelahnya Marcos kehilangan kepercayaan publik akibat kepemimpinan diktator yang korup.
Menjadi daerah koloni Kerajaan Spanyol selama berabad-abad, nama Filipina adalah pemberian dari Raja Spanyol Philip II. Kekalahan Spanyol dalam Perang Spanyol-Amerika pada 1898 membuat Filipina jatuh di tangan Amerika Serikat sampai akhirnya merdeka pada 1946.
Asa untuk mengganti nama Filipina menjadi Maharlika tampaknya masih perlu kesabaran dan pengujian. Menurut juru bicara Duterte, Salvador Panelo, rencana penggantian nama itu belum mencapai tahap formal. Menurut Panelo, ucapan Duterte itu sekedar mengekspresikan ide yang pernah muncul dan menyukai nama Maharlika.
Panelo menjelaskan, karena penggantian nama negara bila direalisasikan turut mengubah penulisan pada konstitusi, maka penggantian membutuhkan persetujuan publik dengan cara menggelar referendum.
Mengganti nama negara memang bukanlah hal baru. Dari total 195 negara di dunia saat ini, banyak di antaranya yang mengganti nama, terjadi sesaat saat berakhirnya masa kolonialisme, maupun ketika setelah kemerdekaan terjadi. Beberapa lainnya mengganti karena alasan kebudayaan dan untuk lebih dikenal.
Baru-baru ini, Republik Makedonia di kawasan Balkan, Eropa akhirnya secara resmi mengganti nama negara menjadi Makedonia Utara per Senin (10/2) bersamaan dengan pidato usulan Duterte soal Maharlika.
Proses bersalinnya nama Republik Makedonia menjadi Republik Makedonia Utara berjalan rumit, panjang dan melelahkan. Yunani sebagai negara tetangga Makedonia kerap protes tentang nama negara tersebut. Pasalnya, Yunani punya sebuah provinsi di bagian selatan yang bernama Makedonia dan punya akar historis sejak Yunani kuno.
Sedangkan bagi Republik Makedonia yang dihuni oleh bangsa Slav, penamaan Makedonia sudah berlangsung sejak kemunculan nasionalis Makedonia pada 1860-an. Permasalahan makin melebar dan rumit ketika Yunani dan Makedonia saling klaim kebudayaan dan identitas masa lalu.
Setelah 27 tahun terus bersengketa, Perdana Menteri Republik Makedonia, Zoran Zaev dan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras sepakat menandatangani Perjanjian Prespa pada 12 Juni 2018. Dalam perjanjian tersebut, Republik Makedonia sepakat berganti nama menjadi Republik Makedonia Utara melalui proses referendum dan masuk ke dalam keanggotaan NATO.
Proses penggantian nama di Makedonia berjalan alot dan penuh sengketa, hal serupa tidak banyak ditemui di negara-negara benua Afrika yang mengganti namanya.
Negara monarki absolut Swaziland resmi bersalin nama menjadi eSwatini. Penggantian nama diumumkan langsung oleh Raja Mswati III pada April 2018 sekaligus bertepatan dengan perayaan ulang tahun raja dan 50 tahun kemerdekaan dari penjajahan Inggris.
"Saya ingin mengumumkan bahwa Swaziland sekarang akan kembali ke nama aslinya," kata Mswati di stadion yang penuh sesak di Kota Manzini.
"Negara-negara Afrika, untuk mendapatkan kemerdekaan, (maka) dikembalikan ke nama kuno (saat) sebelum mereka dijajah. Jadi mulai sekarang, negara ini akan secara resmi dikenal sebagai Kerajaan eSwatini," tuturnya seperti dikutip dari Aljazeera.
Negara kecil yang terkurung daratan di Afrika selatan ini memperoleh kemerdekaan penuh pada 1968, setelah menjadi protektorat Inggris sejak awal 1900-an. Namun eSwatini tidak segera mengubah nama negara saat memperoleh kemerdekaan. Ini berbeda dengan mayoritas negara-negara Afrika lainnya yang ketika mendapat kemerdekaan, segera mengubah nama negara sesuai dengan identitas budaya dan bahasa.
Bersama dengan Slovakia, Republik Ceko (Czech) didirikan ketika Cekoslowakia pecah pada 1993. Pada 2016 pemerintah Ceko memperkenalkan nama baru Czechia untuk menyebut negara Ceko dengan singkat dan resmi. Mereka juga telah mendaftarkan nama Czechia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sejak bergulir masih sebagai wacana, beberapa orang mengkritik "Czechia" sebagai kata yang jelek atau terlalu mirip dengan "Chechnya", republik semi-otonom di Rusia. Selama 100 tahun terakhir, orang-orang Ceko tidak dapat menemukan nama yang mudah bagi penutur bahasa Inggris untuk memanggil negara mereka. Pada 1918, ketika mereka pertama kali membentuk negara mereka, orang-orang Ceko menyebut negara mereka sebagai Cekoslowakia yang tetap menyulitkan penutur bahasa Inggris untuk mengucapkannya.
Sampai pada 1993 saat Cekoslowakia pecah, para birokrat Ceko gagal lagi untuk menamai negara mereka dengan menarik dan mudah dalam penyebutannya. Nama negara yang keluar ketika itu Republik Ceko yang sekaligus menjadi nama panjang dan pendek untuk menyebut negara tersebut.
Namun, seperti diberitakan Prague TV, setelah dua tahun berlalu sejak penggantian nama, Czechia dianggap masih gagal untuk digunakan sebagai alternatif singkat penyebutan Republik Ceko. Pasalnya, berbagai perusahaan, agensi, dan institusi lain masih kerap memakai nama Republik Ceko karena dianggap lebih diterima secara internasional.
Negara kepulauan di Afrika, Cape Verde pada 2013 secara resmi juga memperkenalkan nama baru yaitu Cabo Verde. Mengapa? Bila ditelusuri, Cabo Verde sebenarnya adalah nama asli pelaut Portugis yang memberi nama kepulauan yang tidak berpenghuni itu pada 1444. Dengan begitu, pemerintah setempat ingin mengembalikan identitas melalui siapa penemu tanah tersebut.
Sejak merdeka dari Belgia tahun 1970, Republik Demokratik Kongo adalah negara yang kerap berganti-ganti nama. Rezim penguasa lebih memengaruhi pergantian nama di Kongo. Pada saat diktator Mobutu Sese Seko memerintah (1965 - 1997), ia mengganti nama Republik Demokratik Kongo menjadi Republik Zaire pada 1971. Alasannya, Mobutu ingin menghilangkan warisan kolonial.
Namun, Zaire sendiri jika ditelusuri bukan murni nama yang muncul di tengah-tengah identitas budaya masyarakat setempat. Dikutip dari The New York Times, Zaire adalah nama yang diberikan oleh orang Eropa abad ke-15 untuk menyebut Sungai Kongo. Runtuhnya pemerintahan Mobutu pada 1997 berakhir pula penggunaan nama Republik Zaire. Secara resmi pada tahun yang sama, negara itu memakai kembali nama Republik Demokratik Kongo dan bertahan sampai sekarang.
Lima belas tahun setelah kemerdekaan dari Perancis, Republik Dahomay di Afrika mengganti namanya menjadi Republik Rakyat Benin pada 1975. Sama seperti negara-negara jajahan pada umumnya, penggantian nama itu ingin kembali menonjolkan jati diri pra-kolonial yang merujuk pada Kerajaan Benin.
Nama Tanganyika mungkin terdengar asing di telinga umum kini. Namun kenyataannya, Republik Serikat Tanganyika dan Zanzibar adalah sebuah negara di Afrika bagian timur yang merdeka dari Inggris sejak 1963. Baru pada 29 Oktober 1964, Republik Serikat Tanganyika dan Zanzibar resmi diganti namanya menjadi Republik Serikat Tanzania.
Penggantian nama negara tampaknya lebih bermotif dorongan semangat anti-kolonialisme dan lebih memakai penggunaan nama lokal, sekaligus sebagai penanda kemerdekaan suatu negara.
Editor: Suhendra
