tirto.id -
Ketua Komisi V, Fery Djemy Francis menilai seharusnya hal itu tidak sampai terjadi. Sebab dalam DIPA BMKG 2018, ada alokasi anggaran sebesar Rp116 miliar untuk Program Kegiatan Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, termasuk di dalamnya untuk memberikan informasi akurat tentang gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
"Lantas, ketika faktanya tidak ada alat deteksi tsunami yang berfungsi, kemana larinya anggaran tersebut?" kata Fery saat dihubungi Tirto, Senin (1/10/2018).
Fery meminta BMKG menjelaskan penggunaan dana-dana tersebut. Sebab, menurutnya, BMKG telah mengajukan dana serupa untuk APBN 2018 dalam rapat pembahasan anggaran dengan Komisi V minggu lalu.
"Dengan total anggaran Rp1,7 triliun per tahun untuk BMKG, harusnya buoy (alat deteksi tsunami) bisa beroperasi dan manajemen antisipasi tsunami bisa berjalan dengan baik. Sebab itu, kami mendesak ada transparansi dan penjelasan sejujurnya dari BMKG akan hal ini," kata Fery.
Sebelumnya, Ketua BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, alat deteksi dini tsunami Palu dan Donggala mengalami kerusakan sejak 2012.
Kerusakan tersebut, kata Sutopo, karena tindakan vandalisme dari masyarakat lantaran minim pengawasan. Sementara, buoy tersebut berada di bawah kewenangan BMKG.
"Jadi sejak 2012 itu Indonesia sudah tidak ada lagi deteksi dini tsunami," kata Sutopo, di Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018).
Editor: Agung DH
