tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai Presiden Joko Widodo kini sudah tak memiliki semangat menjaga hukum dan demokrasi. Dengan alasan itu, PDIP memutuskan untuk tak mengundang Jokowi ke acara Rakernas ke-V PDIP yang akan digelar di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, 24 sampai 26 Mei 2024.
"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," kata Hasto, dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Dia menambahkan bahwa PDIP memiliki alasan yang kuat terhadap ikatan sejarah. Hasto mengungkit dengan pengalaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.
"Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V," kata dia.
Hasto menjelaskan bahwa saat ini Indonesia dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Di lain sisi, juga publik telah merekam jika Pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang paling brutal.
"Dan itu terakam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Hasto.
Sebelumnya, Jokowi sempat menanggapi mengenai nasib dirinya tak diundang oleh PDIP untuk hadir ke dalam Rakernas ke-V. Menurutnya dia tak memiliki kewenangan untuk menjawab dan melempar tanggungjawab tersebut kepada PDIP.
"Silakan ditanyakan ke pengundang, jangan ke saya," kata Jokowi.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
