tirto.id - Reuni Akbar 212 yang rencananya bakal digelar pada 2 Desember nanti di Monas, Jakarta Pusat, seharusnya jadi perhatian lebih Gubernur DKI Anies Baswedan. Anies perlu tahu apa saja konten acara tersebut.
Anies sebelumnya menyetujui dan memberi izin penggunaan Monas untuk Reuni Akbar 212. Dia tidak mempermasalahkan apa pun dari acara itu.
“Secara prinsip kami menyetujui. Tapi terkait dengan [izin] keramaian, itu bukan di kami,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/11/2018).
Anies mengatakan bahwa izin keramaian itu adalah domain kepolisian. “Izin keramaian itu ada di kepolisian,” ucap Anies menegaskan.
Direktur Eksekutif Populi Center Usep Saiful Ahyar menilai rencana Reuni Akbar 212 itu harus ditanggapi hati-hati. Anies harus bisa memastikan apa saja yang bakal terjadi pada acara tersebut.
Jika polisi nanti mengizinkan, Anies akan dihadapkan pada posisi yang yang sulit. Pasalnya kepentingan politik kelompok 212 begitu kuat untuk Pemilu 2019, dan nama Anies akan terseret ke sana. Padahal, seorang kepala daerah tak bisa sembarangan mendukung capres-cawapres tertentu.
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan mungkin akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam acara. Keduanya adalah capres-cawapres nomor urut 02. Panitia juga kabarnya akan memperdengarkan suara Rizieq Shihab.
“Dalam kerangka apa reuni ini? Jangan sampai nanti jatuhnya malah kampanye dan melanggar, sehingga harus diawasi Bawaslu,” kata Usep kepada reporter Tirto pada Rabu (21/11/2018).
Menurut Usep, kepentingan politik memang nampak jelas karena kelompok 212 terus mempertahankan eksistensinya sejak memprotes Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas kasus penistaan agama sejak 2016 lalu.
“Kalau dulu karena ada protes terhadap dugaan penistaan agama, harusnya sudah selesai. Tapi mengapa terus muncul kembali sampai berjilid-jilid? Makanya harus tahu pada Reuni Akbar 212 agendanya apa,” tambahnya.
Usep juga menilai akan muncul pandangan miring dari masyarakat terhadap Anies jika acara benar-benar terselenggara.
Selain alasan yang menyangkut nama Anies sendiri, pada dasarnya Monas adalah salah satu wilayah steril kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2018 (PDF).
Anies sempat diperingatkan oleh Bawaslu untuk mengawasi maraknya penggunaan kaos bertulisan #2019GantiPresiden dalam Car Free Day. Dia bisa saja berurusan lagi dengan Bawaslu jika nanti Reuni 212 menyinggung soal itu.
Persaudaraan Alumni (PA) 212 selaku penyelenggara acara menegaskan telah mengantongi izin dari Anies. Kini mereka sedang berkoordinasi dengan polisi.
Novel Bamukmin selaku juru bicara organisasi berharap acara tidak dipersulit izin kegiatannya. Ia mengatakan ini setelah menyebut kegiatan PA 212 yang lain kerap dihambat.
Direktur Intel dan Keamanan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Umar Effendi tidak menjawab apakah pernah menghambat acara atau tidak. Ia hanya menjawab normatif mengenai acara bulan depan itu.
“Kan masih lama juga itu. Tapi intinya kalau untuk syarat [perizinan] ya seperti biasa, sesuai dengan ketentuan,” kata Umar.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Rio Apinino
