tirto.id - Pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat Covid-19 di tahun 2021. Setidaknya ada empat sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui pandemi Covid-19 mempengaruhi pencapaian sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta sasaran ekonomi cukup tajam. Selain itu, pembiayaan pembangunan terpaksa dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
Suharso mengatakan pemulihan ekonomi usai Covid-19 penting dimasukkan dalam rancangan kerja pemerintah (RKP) 2021.
"Bapak presiden memahami kondisi tersebut maka rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024," kata Suharso saat memberikan sambutan Musrenbangnas secara teleconference, Kamis (30/4/2020).
"Untuk itu tema RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara," lanjut Suharso.
Suharso mengatakan RKP 2021 akan memuat tujuh prioritas nasional sesuai RPJMN 2020-2021 yakni penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan sdm, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim dan stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik.
Ketujuh prioritas nasional tersebut diyakini akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai tema RKP 2021.
RKP 2021 akan memfokuskan 4 prioritas nasional dan beberapa proyek utama. Pemerintah mengurangi program dari 424 program menjadi 102 program, 84 program non-lintas lembaga dan 14 program lintas lembaga di 86 kementerian dan lembaga serta 289 eselon 1 di Indonesia.
Bappenas menargetkan output satu program tidak dihasilkan lebih dari 1 kementerian maupun lembaga dalam pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, pemerintah pusat juga melakukan rapat bersama dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah menampung aspirasi pemerintah daerah dan membahas lebih lanjut permohonan tersebut dalam Musrenbangnas.
"Maka pembahasan musrenbangnas kali ini akan menitikberatkan pada 20 rangkai usulan negeri yang menjadi prioritas pembangunan daerah di masing-masing provinsi yang dilengkapi dengan dukungan kesiapan dan merupakan kewenangan pusat untuk membiayai dengan apbn serta usulan kegiatan tambahan yang disesuaikan kondisi masing-masing provinsi," kata Suharso.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
