tirto.id - Menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan dilaksanakan pada 19 April mendatang, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menekankan bahwa peran saksi menjadi sangat krusial karena tidak hanya sekadar formalitas belaka, tetapi juga benar-benar jujur dan aktif dalam mengawasi proses pencoblosan.
Hal ini disampaikan Ahok guna menanggapi adanya ‘Aksi Tamasya Al-Maidah’ yang ditujukan untuk mengawal proses pengambilan suara di TPS. Ahok mengaku tidak keberatan dan justru mengatakan bahwa hal ini penting untuk memantau pemungutan suara di daerah pinggiran Jakarta.
Saksi yang mulanya duduk di tengah-tengah antara bilik pencoblosan dan meja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dianjurkan Ahok untuk dipindah ke meja panitia KPPS. Bagi Ahok, saksi seharusnya bisa melihat KTP yang menjadi identitas warga yang memilih. Saksi yang bertugas harus bisa menegaskan bahwa surat C6 sesuai dengan identitas atau tidak.
“Kita tidak mau juga kalau curiga tamasya-tamasya ke Jakarta. C6 kalau oknumnya main, bisa memberikan C6 ke orang lain. Kita juga bisa menduga seperti itu. Makanya mari kita sama-sama jaga bersama. Saya harap media juga bisa sekaligus minta tunjukin, datang ke TPS pinggiran Tangerang, Depok, Bekasi, untuk lihat apakah C6 yang dipakai itu dengan KTP yang dibawa (warga) sama nggak? Kalau nggak sama, kita tangkap bersama,” kata Ahok di Jalan Proklamasi nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017)
Ahok juga menganggap bahwa usulan ini seharusnya bisa diterima oleh semua pihak. Menurutnya, apabila C6 tidak bisa ditunjukan maka dikhawatirkan akan ada oknum RT yang bermain. Seharusnya, jika semua pihak jujur, maka tidak ada masalah dengan diperlihatkannya surat C6 dan KTP kepada para saksi yang datang. Ia berpendapat bahwa seharusnya tidak ada pihak yang takut dengan adanya usulan ini.
“Begini saja, yang penting saat kita berikan usulan bukan cuma memfitnah dan menduga. Saat kita lempar usulan agar ini jadi fair, adil, jangan ditolak dong dari pasangan yang lain,” tegas Ahok.
Sementara itu, Tubagus Ace Hasan Syadzily selaku sekretaris tim pemenangan Ahok, mengatakan bahwa tidak ada susunan tim pemenangan yang akan berubah jelang Pilkada 19 April 2017 mendatang. Ace mengatakan bahwa untuk putaran kedua, Ahok-Djarot hanya akan memaksimalkan peran tim khusus yang berfungsi menggalang kekuatan-kekuatan dari pihak lain, terutama dari relawan Agus-Sylvi.
“Ada kelompok masyarakat tertentu yang perlu kita galang,” pungkas Ace.
Meski sudah unggul suara sebesar 43 persen dari seluruh suara di Jakarta, Ace menganggap bahwa usaha ini masih bisa dioptimalkan kembali. Oleh karena itu, apabila ada relawan dan pihak-pihak yang melakukan deklarasi dukungan, maka pihak tersebut akan dimasukan dalam tim pemenangan untuk memaksimalkan kinerja. Hal lain yang menjadi titik perhatian Ace adalah masih beredarnya isu tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.
“Makanya yang harus coba kita benahi itu adalah mendekonstruksi atau merubah konstruksi stigma bahwa pak Ahok melakukan penistaan agama,” tegas Ace.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto