Menuju konten utama

993 Anggota Polri Siap Amankan Demo FPI di DPRD DKI Soal Saham Bir

Polres Metro Jakarta Pusat juga menurunkan dua kendaraan water canon dan satu kendaraan taktis barracuda untuk meningkatkan pengamanan.

993 Anggota Polri Siap Amankan Demo FPI di DPRD DKI Soal Saham Bir
(Ilustasi) ribuan umat Islam dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Bareskrim Polri menuntut Sukamawati Soekarnoputri segera ditahan karena dinilai menistakan agama, Jakarta, Jumat (6/4/2018). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Sebanyak 993 anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat akan diturunkan untuk mengamankan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Pengamanan ini berkaitan dengan rencana Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa ormas lainnya melakukan demonstrasi guna mendesak pencabutan saham bir PT Delta Djakarta Tbk, yang merupakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jumlah personel ada 993 gabungan dari Brimob, Shabara Polda, pleton Polwan dan Satpol PP juga," ujar Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Pusat AKBP I Nengah Adi Putra usai memimpin apel di DPRD Jakarta.

Polres Metro Jakarta Pusat juga menurunkan dua kendaraan water canon dan satu kendaraan taktis barracuda untuk meningkatkan pengamanan.

"Peralatan keamanan ada water canon dua, barracuda satu," jelasnya.

Hari ini, masa Persaudaraan Alumni 212 dan ormas lainnya akan berunjuk rasa untuk menuntut DPRD DKI Jakarta satu suara dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual saham bir PT Delta Djakarta Tbk.

Juru Bicara Alumni 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana demo itu dilakukan untuk mendesak penjualan saham perusahaan produsen Anker bir tersebut segera dilakukan.

"Banyak gabungan, alumni 212, betul, iya soal saham Delta bir yang tidak mau dihentikan oleh anggota DPRD. Tuntutanya kami untuk segera cabut saham Delta bir agar Pemprov lepas," kata Novel saat dihubungi, Kamis (7/3/2019).

Sekretaris Umum DPP FPI Munarman mengatakan aksi yang akan berlangsung nanti siang tersebut memang bertujuan untuk mendukung kebijakan Anies melepas saham bir. Sebab, menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tidak boleh bersumber dari hal yang haram.

"PAD yang dihasilkan dari usaha atau produk yang haram, menjadi tidak berkah dan menimbulkan mudarat saja. Oleh karenanya, PAD Pemprov DKI harus dibersihkan dari uang haram seperti saham di produsen bir, dan juga dari usaha-usaha yang tidak halal lainnya," ungkap Munarman melalui keterangan resmi, Kamis (7/3/2019).

Baca juga artikel terkait LEPAS SAHAM BIR atau tulisan lainnya dari Alfian Putra Abdi

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Alexander Haryanto