tirto.id - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad menyebut terdapat 2.000 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah siswa di bawah 60 orang.
Sekolah yang kekurangan murid ini, menurut dia, dipicu sumber daya minim, fasilitas terbatas, kekurangan guru, dan tidak ada koneksi dengan industri.
"Sekolah seperti itu berpotensi tidak punya partner. Nanti anak-anaknya selesai, artinya bisa menganggur," ujar dia di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).
Kementerian, kata dia, tengah mencari jalan keluar mencari persoalan ini. Menurut dia, sudah menjadi tanggung jawab kemeteriannya bersama dinas terkait, untuk melakukan penataan sekolah-sekolah yang tidak memenuhi pelayanan minimum.
"Kalau bisa dimerger, kami akan merger. Kalau mau beralih menjadi lembaga kursus, misalnya, akan kami selamatkan siswanya dan pindah ke sekolah lain," ujar dia.
Menurut Hamid, ada SMK yang sudah tak ada aktivitas pembelajaran lagi, sehingga saat menjalani Ujian Nasional, hanya ada dua murid.
"Itu yang kami imbau untuk selesai sampai di situ, kasihan anak-anaknya," ujar dia.
Menurut dia, SMK ini masih juga menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini, kata dia, juga yang menjadi pertimbangan untuk ditata ulang.
"Mereka dapat itu [dana BOS], itu yang di minta pak Menko Perekonomian untuk segera ditutup. Tapi Kemendikbud tidak punya hak menutup sekolah," kata dia.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Zakki Amali
