tirto.id - Satgas Penanganan COVID-19 mengajak masyarakat untuk bijak pilah informasi demi suksesnya vaksinasi.
Imbauan itu berkaca dari munculnya sejumlah berita yang menjurus ke arah misinformasi dan disinformasi yang beredar. Salah satunya, Italia menduga COVID-19 bukanlah virus melainkan bakteri.
"Perlu dipahami bahwa berita tersebut adalah hoaks atau tidak benar," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di Jakarta pada 5 Januari 2021 dikutip dari covid19.go.id.
Prof. Wiku menjelaskan bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (Sars Cov-2) atau lebih dikenal dengan virus Corona adalah jenis baru dari Coronavirus. Virus ini menular dari manusia ke manusia.
Situs web Satgas Penanganan COVID-19 juga menemukan sejumlah hoaks lain terkait vaksinasi, di antaranya soal vaksin Pfizer-BioNTech dan vaksin Sinovac.
Dari penelusuran Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional pun diketahui bahwa kabar tersebut tidak benar.
Berkaca dari hal itu, Prof. Wiku mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengolah dan menerima informasi yang diterima, dan berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang benar pada orang-orang terdekat yang bisa dipercaya sumbernya.
Lain itu, masyarakat diharapkan tetap menjaga diri dan tidak lengah selama masa pandemi COVID-19. Dan pemerintah pun saat ini sedang bekerja keras mempersiapkan program vaksinasi COVID-19.
"Vaksin akan lebih efektif melindungi masyarakat saat vaksinasi dilakukan pada kondisi yang lebih terkendali di mana laju penularan rendah. Daripada vaksinasi saat laju penularannya tinggi. Karena peluang tidak tercapainya kekebalan komunitas akan semakin besar apabila laju penularannya tinggi," jelas Prof. Wiku.
Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Terkait penyuntikan vaksin, Prof. Wiku menegaskan bahwa pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Penyuntikan vaksin baru akan dijalankan setelah EUA yang didasarkan hasil data saintifik dikeluarkan Badan POM.
"Bapak Presiden juga akan menerima vaksin, jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM. Kami harapkan komitmen ini, bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas bisa menerima vaksin Covid-19," kata Prof. Wiku.
Editor: Agung DH
