tirto.id - Untuk meyakinkan calon pemilih di putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 19 April 2017 nanti, pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyebar contoh kartu Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
"Itu (kartunya) dipegang saja. Itu hanya contoh untuk mereka yakin. Karena mereka kan kemarin dihantam isu bahwa kalau misalnya pasangan calon nomor tiga terpilih (KJP) akan distop," kata Sandiaga di Tambora, Jakarta Barat (30/3/2017).
Menurut Sandiaga, saat ini kartu tersebut belum bisa digunakan. Namun, nantinya kartu itu bisa ditukarkan dengan kartu KJP Plus yang asli, asalkan dirinya dan Anies terpilih memimpin Jakarta. "Itu bisa ditukar kalau kami menjabat untuk KJP plus," katanya.
Untuk jumlah kartu yang telah disebarkan, Sandiaga belum mengetahuinya secara pasti. Karena, menurutnya itu ditangani oleh tim pemenangan dan tim relawannya. "Jumlah mesti saya tanya ke tim, cuma tidak terlau banyak. Itu untuk meyakinkan mereka yang memilih nomor dua mengutarakan pada kami mereka ingin memiliih nomor tiga dan perlu pegangan," katanya.
Perihal biaya untuk pembuatan kartu tersebut, Sandiaga mengaku jumlahnya tidak terlalu banyak memakan biaya kampanye di putaran kedua. "Ini gak terlalu makan biaya," katanya.
Wuri, salah satu relawan dari Gerakan Muslimah Memilih Pemimpin Muslim, telah memegang contoh kartu KJP Plus. Dirinya mengaku mendapatkan kartu tersebut saat menghadiri salah satu acara di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Selasa (28/3) lalu.
Kartu contoh KJP Plus yang dimiliki oleh Wuri berwarna biru dengan bahan terbuat dari plastik. Sekilas, kartu tersebut mirip dengan kartu KJP yang telah diberikan oleh calon gubernur dan wakil gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Menurut Wuri, tak ada syarat apapun untuk mendapatkan kartu tersebut. "Enggak dimintai apa-apa. Langsung dibagikan saja," katanya di Tambora, Jakarta Barat (30/3).
Kendati begitu, Wuri mengaku tak mengetahui berapa jumlah kartu yang dibagikan. "Kurang tahu, ya, berapa jumlahnya. Saya juga enggak tahu kalau selain relawan dapat juga apa enggak," katanya.
Wuri sendiri mengaku telah mempunyai kartu KJP. Namun, dirinya masih berharap KJP Plus dapat terwujud. Karena, menurutnya, dengan uang yang bisa dicairkan langsung akan membantu untuk menambah uang jajan anaknya.
"Itu kan lumayan buat nambah uang jajan. Kalau cuma bisa buat beli barang aja, gimana uang sakunya," katanya.
Anies Baswedan sendiri, dari pantauan Tirto, dalam setiap momen sosialisasinya selalu mengklarifikasi isu perihal penghapusan KJP bila dirinya terpilih.
"Kami tegaskan, kalau ganti gubernur itu listrik masih jalan. Air masih jalan. Kelurahan juga enggak tutup. Kecamatan masih jalan. KJS masih jalan. KJP Plus malah makin muncul. Jadi kami tegaskan pelayanan untuk warga akan diteruskan bahkan ditingkatkan," kata Anies di Palmerah (9/3).
Menurut Anies, isu penghapusan KJP telah dilakukan secara massif di beberapa titik di Jakarta dari mulut ke mulut. "Isunya sangat massif. Terutama di minggu tenang kemarin beredar kabar, saya tidak tahu bagaimana menyebarkannya, bahwa ganti gubernur KJP berhenti," kata Anies.
Sementara, calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membandingkan KJP yang sudah dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan program KJP Plus yang diwacanakan oleh paslon nomor urut tiga.
Djarot menjelaskan, selain berfungsi sebagai sistem kontrol, KJP juga berfungsi sebagai upaya mendidik masyarakat agar anak sekolah tertib dan rajin. Kedua, lanjut dia, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Hal tersebut yang ia maksud sebagai fungsi mendidik karenanya tidak boleh ditarik secara tunai.
Djarot menjelaskan, aturan tidak diperbolehkan tarik tunai bertujuan untuk mengetahui penggunaan KJP. Sementara kalau KJP ditarik secara tunai, maka Pemprov DKI tidak bisa lagi mengontrol pengeluaran.
"Kan tidak mungkin kita memonitor setiap anak yang mendapat KJP karena yang mendapat KJP 530 ribu jiwa bagaimana memantau ya kalau tidak kita gunakan sistem," kata dia Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (30/3).
Sementara KJP Plus milik Anies Sandiaga, tidak hanya akan mendapatkan bantuan nontunai, tetapi juga bantuan berupa uang tunai. Selain itu, KJP Plus juga tidak hanya diberikan kepada pelajar yang aktif dan anak usia sekolah, tetapi juga anak putus sekolah.
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Alexander Haryanto
