tirto.id - Menkopolhukam Wiranto tidak menjawab spesifik tentang upaya pemerintah dalam menyelesaikan rangkaian konflik rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, konflik Papua, dan konflik Papua Barat. Pemerintah pun tidak menjawab tentang penyelesaian teror yang dialami mahasiswa Papua terkait pelemparan karung yang berisi ular ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Senin (9/9/2019) pukul 04.19 WIB. Wiranto malah berdalih masalah utama berada di asrama Papua di berbagai daerah.
"Saya sampaikan dan itu sudah jadi pemikiran kami. Kalau sumbernya adalah asrama mahasiswa eksklusif dari daerah untuk daerah Jawa, terutama Malang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung ada asrama mahasiswa Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku," ucap dia di kantor Kemenko Polhukam, Senin (9/9/2019).
Sebagai informasi, aksi teror terhadap mahasiswa Papua kembali terjadi di asrama Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/9/2019). Sekitar 4 orang tidak dikenal melemparkan karung berisi ular ke depan asrama, Senin (9/9/2019), sekitar pukul 04.19 WIB.
Aksi ini merupakan rangkaian aksi teror yang dialami mahasiswa Papua. Aksi teror berawal pada 16 Agustus lalu ketika warga Papua dituduh merusak bendera merah putih tapi tidak terbukti dan dikepung aparat dan ormas. Saat itu mereka diperlakukan rasis. Diteriaki makian binatang.
Kemudian, pada 30 September 2019 lalu, asrama mereka sempat dilempari cat. Lalu poster yang mereka bikin, bertuliskan "Referendum is Solution", dicopot semuanya oleh orang tidak dikenal.
Wiranto tidak spesifik menjawab penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi pada mahasiswa Papua tersebut. Wiranto justru mengatakan bahwa asrama-asrama itu dibiayai pemerintah daerah tempat mahasiswa berasal, termasuk yang memelihara asrama dan beasiswa bagi mahasiswa. "Tapi tidak kemudian mereka bisa terkotak-kotak, Tahun 1928 pun sudah berikrar," sambung dia.
Tak hanya itu, mantan Panglima ABRI itu mengaku mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bisa koordinasi dengan para gubernur untuk membangun satu asrama yang berisikan mahasiswa dari berbagai provinsi.
"Nanti para gubernur patungan saja. Misalnya, tiga provinsi patungan, kalau satu kota ada (asrama) Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, tiga gubernur bersatu biayai agar ada asrama. Jadi anak-anak bercampur di situ," jelas Wiranto.
Bahkan percampuran mahasiswa satu asrama itu ia sebut sebagai 'Asrama Nusantara'. "Jadi anak-anak bercampur. Tidak ada ekslusif, itu tidak benar. Jadi jalan keluar ke sana, mudah-mudahan bisa kami lakukan," tambah Wiranto.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Andrian Pratama Taher
