Menuju konten utama

Warga Rusia Menentang Peraturan Anti-terorisme yang Baru

Ratusan warga Rusia berunjuk rasa menentang ketentuan baru anti-terorisme yang dikritik akan menghalangi kebebasan dasar warga sekaligus berpotensi merepresi kebebasan warga untuk menyatakan pendapat.

Warga Rusia Menentang Peraturan Anti-terorisme yang Baru
Aktivis anti-korupsi Rusia dan tokoh oposisi Alexei Navalny dan istrinya Yulia menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Lublinsky di Moskow, Rusia, Senin (1/8/2016). Antara Foto/Reuters/Maxim Shemetov.

tirto.id - Ratusan warga Rusia berunjuk rasa pada Selasa (8/8/2016) untuk menentang ketentuan baru anti-terorisme yang dikritik akan menghalangi kebebasan dasar warga sekaligus mempermudah pihak berwenang membungkam perbedaan pendapat.

Para pegiat hak asasi manusia (HAM) berpidato dan mengecam ketentuan baru itu, yang telah disetujui Presiden Vladimir Putin, di taman hutan Sokolniki, Moskow, sementara sejumlah orang membawa spanduk bertuliskan hal-hal seperti "Hentikan penindasan politik" dan "Penindasan itu adalah rasa takut di hadapan rakyat."

Pemimpin kubu oposisi, Alexei Navalny, mendesak mereka yang hadir dalam unjuk rasa tersebut untuk mengambil ilham dari sejumlah penentangan terhadap Putin pada periode 2011-2012. "Kami sebaiknya kembali ke jalanan," kata Navalny di hadapan massa, "Kami akan membebaskan Rusia."

Hanya terdapat sedikit polisi dalam unjuk rasa itu. Sebagai catatan, unjuk rasa tersebut telah mendapatkan izin dari pejabat setempat.

Ketentuan anti-terorisme baru, yang diajukan oleh anggota parlemen terkemuka, Irina Yarovaya dari Partai Persatuan Rusia yang pro-Kremlin, disahkan sebagai hukum baru oleh Putin pada Juli lalu.

Ketentuan itu akan memberatkan hukuman bagi para ekstremis, termasuk hukuman penjara atas kegagalan dalam melaporkan kejahatan berat, sebuah praktek yang banyak ditemukan pada era Soviet, sekaligus berpotensi meningkatkan jumlah kejahatan sebab warga Rusia mulai dari mereka yang berusia 14 tahun juga dapat diadili.

Peraturan tersebut juga mewajibkan para operator jaringan untuk menyimpan rekaman panggilan telepon, gambar dan pesan dari para penggunanya selama setengah tahun, begitu pula data dari panggilan yang ada untuk waktu yang lebih lama.

Pegiat HAM menyebut perubahan itu sebagai bentuk penindasan, dan mengatakan bahwa itu dapat digunakan untuk menekan para lawan Kremlin sebelum adanya pemilihan umum parlemen September mendatang. Lembaga Human Rights Watch dari Amerika Serikat menyebut ketentuan baru itu sangat keras.

"Ketentuan Yarovaya akan sangat menghalangi hak-hak rakyat untuk berekspresi dan kebebasan fundamental lainnya di Rusia," kata lembaga tersebut dalam pernyataannya pada bulan Juni.

Perusahaan telekomunikasi Rusia telah mengatakan bahwa ketentuan itu menyebabkan biaya tambahan yang besar. Harga saham sejumlah perusahaan seperti milik MTS dan MegaFon jatuh setelah Putin menyetujui ketentuan itu pada bulan lalu.

Baca juga artikel terkait RUSIA

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara