Warga Bergaji di Atas Rp4 Juta Bisa Ambil Rumah Subsidi

Pemerintah bakal memperlonggar aturan soal batas pendapatan maksimal calon penerima manfaat rumah bersubsidi pemerintah lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, batas maksimal penghasilan itu akan ditingkatkan untuk memperluas manfaat program rumah bersubsidi pemerintah

Awalnya, relaksasi aturan itu ditujukan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan III serta anggota TNI dan Polri yang berpenghasilan Rp8 juta. Namun, perubahan batas penghasilan tersebut diputuskan untuk diberlakukan untuk masyarakat umum.

Sehingga, jika sebelumnya FLPP hanya dinikmati masyarakat berpenghasilan maksimal Rp4 juta, maka nantinya masyarakat dengan pendapat di atas angka tersebut juga bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Jadi yang umum pun, nanti yang punya pendapatan Rp5 juta Rp6juta juga bisa. Kemarin Rp4 juta kan dengan batasan aturan ini yang umum bisa, semua bisa," ujar Basuki di Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, selama ini mayoritas penerima manfaat FLPP adalah pekerja swasta yakni sebesar 73 persen. Sementara ASN, TNI dan Polri yang menikmati fasilitas tersebut hanya sebesar 16,48 persen.

Basuki berharap, jika aturan FLPP yang tertuang dalam peraturan Menteri PUPR nomor 26/2016 serta Keputusan Menteri 552/2016 telah direvisi, penerima manfaat dari sektor ASN, TNI dan Polri dapat meningkat dibandingkan pekerja swasta.

"Batasan-batasan FLPP itu diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum sehingga itu bisa diubah," imbuh dia.

Baca juga artikel terkait RUMAH SUBSIDI atau tulisan lainnya dari Hendra Friana