tirto.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kendaraan listrik yang disediakan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022 di Bali dapat dijual selepas acara tersebut. Namun, nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
"Nanti ada kendaraan yang digunakan atau dijual, dilihat nanti kebutuhannya, mana yang harus digunakan, mana yang mungkin dijual ke swasta," ujarnya dikutip Antara, Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Hal tersebut menurut Wapres, juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Kendaraan-kendaraan yang tidak dipakai atau digunakan oleh pejabat yang layak nanti diatur, kan ada beberapa jenis yang digunakan ada yang mewah, sedang, sudah ada rencana penggunaannya," jelasnya.
Menurut Wapres, pelaksanaan Inpres Nomor 7/2022 tersebut juga akan dilakukan bertahap.
"Prioritas pertama tentu PNS, pemerintah lalu daerah-daerah, kota-kota besar khususnya Jakarta dan Bali yang dimulai dengan G20 dicoba digunakan di beberapa tempat menggunakan kendaraan listrik dan ada tempat-tempat pengisiannya," ungkapnya.
Pemerintah menyediakan total 6.161 kendaraan delegasi dan pengamanan untuk mendukung KTT G20. Satu negara disebut akan menggunakan 15 mobil listrik yang terdiri dari 10 rangkaian VVIP dan 5 rangkaian untuk pasangan kepala negara/pemerintahan.
Untuk rombongan VVIP disiapkan 123 unit Genesis G80, bagi delegasi akan ada 246 unit Hyundai Ioniq 5, selanjutnya untuk lead car akan ada 124 unit Hyundai Ioniq, dan pengamanan disiapkan 123 unit Lexus UX300e.
Masih ada juga 290 unit kendaraan motor untuk patroli pengawalan dan 300 unit Wuling Air EV sebagai kendaraan operasional.
Dalam peta jalan kendaraan listrik ditargetkan ada 2 juta unit kendaraan listrik mengaspal di jalanan Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun mendatang atau tepatnya pada 2025.
Dalam menindaklanjuti Inpres Nomor 7/2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, juga meminta BUMN untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik kendaraan roda dua maupun roda empat di lingkungan masing-masing.
“BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan komitmen Pemerintah,” kata Erick Thohir dalam surat yang ditujukan ke seluruh lingkungan BUMN di Indonesia.
Dalam surat tersebut, BUMN-BUMN diminta untuk mengalokasikan sumber daya dilingkungan grup perusahaan, di antaranya penyediaan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan kendaraan listrik.
Tak hanya itu, Erick juga mendorong peningkatan penggunaan berbagai kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas direksi dan pimpinan perusahaan, termasuk kendaraan operasional roda dua dan roda empat. Bahkan program kepemilikan kendaraan bagi karyawan, didorong untuk beralih ke kendaraan listrik.
"Meski demikian, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan azas manfaat dan kemampuan keuangan perusahaan," jelas dia.
Erick Thohir juga menugaskan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) agar bersinergi dengan BUMN lainnya untuk menyiapkan infrastruktur pendukung Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) pada sektor-sektor yang dikelola BUMN seperti tempat rehat jalan tol, bandar udara, pelabuhan, stasiun KA, kawasan pariwisata, dan SPBU.
Editor: Anggun P Situmorang
