Menuju konten utama

Wapres: Kesenjangan Kemiskinan di Indonesia Cukup Berbahaya

"Kesenjangan di Indonesia cukup berbahaya dibanding di negara lain. Di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun miskin memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia yang kaya dan miskin berbeda agama," kata Jusuf Kalla.

Wapres: Kesenjangan Kemiskinan di Indonesia Cukup Berbahaya
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Tirto/Andrey Gromico.

tirto.id - Kesenjangan di Indonesia sudah cukup membahayakan karena adanya perbedaan agama antara yang kaya dan miskin, berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand yang jumlah antara kaya dan miskin dengan agama yang sama.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menutup sidang tanwir Muhammadiyah di Ambon, Minggu (26/2/2017). Sebelumnya sidang Tanwir Muhammadiyah dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu.

"Kesenjangan di Indonesia cukup berbahaya dibanding di negara lain. Di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun miskin memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia yang kaya dan miskin berbeda agama," kata Jusuf Kalla.

Lebih lanjut JK menjelaskan di Indonesia sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Khonghuchu maupun Kristen. Sedangkan orang yang miskin sebagian besar Islam dan ada juga yang kristen.

"Ini sangat berbahaya. Karena itu kita harus berusaha bersama untuk mengatasi hal ini," kata Jusuf Kalla.

Wapres menjelaskan bahwa persoalan kesenjangan tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, melainkan juga terjadi di internal negara manapun. Di Amerika pun, tambah JK, juga terjadi kesenjangan yang sama.

"Pancasila bukan tidak kita laksanakan hanya sila ke limanya sangat sulit kita laksanakan," kata JK.

Sebelumnya, menurut laporan Antara, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir atas nama organisasi menganugerahkan penghargaan kepada Wapres Jusuf Kalla sebagai bapak perdamaian dan kebhinnekaan bukan dalam kata-kata dan retorika tapi dalam langkah dan tindakan yang menorehkan jejak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang tanwir Muhammadiyah kali ini juga memutuskan resolusi penguatan kedaulatan dan keadilan sosial. Salah satu isi resolusi tersebut adalah negara tak boleh takluk oleh pemilik modal asing maupun dalam negeri yang memporak porandakan tatanan negara hanya untuk mengeruk kekayaan dan meraih kekuasaan.

Baca juga artikel terkait KEMISKINAN atau tulisan lainnya dari Alexander Haryanto

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto