tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak memenuhi permintaan agar dirinya menjadi Ketua Tim Sukses kampanye Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Penolakan itu tidak disampaikan secara langsung oleh Wapres JK. Pernyataan itu diumumkan oleh Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah pada Rabu (30/8/2017).
Husain mengatakan Wapres JK tidak akan menjadi Ketua Tim Sukses (timses) kampanye Joko Widodo sebagai petahana dalam Pilpres 2019.
"Artinya, Pak JK sebagai Wapres, tentu tidak elok kalau terlalu jauh terlibat dalam urusan kampanye, apalagi sebagai ketua tim," kata Husain di Kantor Wakil Presiden pada hari ini sebagaimana dikutip Antara.
Pernyataan Husain itu menanggapi usulan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pada Selasa kemarin (29/8/2017) politikus PDIP itu mengaku, secara pribadi, mengusulkan agar JK memimpin Timses Jokowi pada Pilpres 2019. Tjahjo mengusulkan hal ini apabila JK memang benar-benar tak berniat maju lagi di Pilpres 2019.
Menurut Husein, Wapres JK ingin mensukseskan pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir periode 2014-2019 sehingga tidak mungkin menjadai Ketua Timses kampaye. Apalagi, menjelang Pilpres 2019 berlangsung, Jokowi akan lebih sibuk mengurusi kegiatan kampanye.
"Pada kondisi Pilpres, tingkat intensitas kegiatan politik tinggi, tetapi pemerintahan harus tetap berjalan. Bapak (JK) sebagai wakil Pak Jokowi tentu harus in-charge (siap) bertugas untuk tetap membantu Pak Jokowi mensukseskan pemerintahannya," kata Husein.
Dia menambahkan, jika JK masuk dalam timses Jokowi, akan menimbulkan sentimen negatif di tengah masyarakat karena kedua pemimpin pemerintahan tampak sibuk berkampanye.
"Jadi penegasannya, menurut saya, tidak mungkin (JK jadi Timses Jokowi). Karena Pak JK harus tetap mem-back up (membantu) tugas-tugas dari Pak Jokowi sampai akhir masa pemerintahannya, malah kalau Bapak masuk di situ (Timses) tidak mengenakkan bagi Pak Jokowi di mata publik," kata Husein.
Meskipun demikian, Husein menilai usulan Tjahjo merupakan bentuk penghormatan terhadap JK. Namun, menurut dia, JK sudah menegaskan tidak akan terlibat sebagai Timses Pilpres 2019 karena fungsi wakil presiden lebih dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan hingga masanya berakhir.
"Ini yang harus dipahami oleh Pak Tjahjo dalam konteks itu, dan Pak JK kan negarawan, jadi saya kira antara bapak (JK) dan Jokowi pasti ingin melihat pemerintahan ini sukses," ujar dia.
Persiapan menjelang Pilpres 2019 memang terindikasi mulai menyita perhatian Jokowi. Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, saat berbicara dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna kemarin, Jokowi mengingatkan kepada semua menteri Kabinet Kerja, bahwa 2018 merupakan tahun politik. Ia meminta semua menteri dan pimpinan lembaga tidak membuat kebijakan baru yang mengecewakan publik.
Tapi, menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pernyataan Jokowi itu muncul dengan pertimbangan bahwa ada potensi suhu politik memanas di tahun 2018. Untuk meredakan tensi politik, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan-kebijakan baru agar tidak semakin memanaskan situasi.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
