tirto.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons terkait pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar mengatakan anggaran penanganan kemiskinan sekitar Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat di hotel. Ma'ruf Amin berharap anggaran itu digunakan tepat sasaran dan efektif.
"Imbauan Menteri PAN-RB (yang mengatakan) terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya itu biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot (anggaran pengentasan kemiskinan) saya kira wajar dan kita memang itu jangan sampai itu terlalu ke sini (anggaran perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran," kata Ma'ruf Amin dikutip dari Antara, Sabtu (4/2/2023).
Ma'ruf menjelaskan penanggulangan kemiskinan terdiri dari perlindungan sosial dan pemberdayaannya. Kedua hal itu dilakukan agar menekan angka kemiskinan. Tidak hanya itu, dia menuturkan anggaran pengentasan kemiskinan juga meliputi koordinasi program dan konvergensi anggaran.
"Anggaran ini kan jangan sampai masing-masing menjalankan sendiri-sendiri tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif," ujar Wapres.
Dia menuturkan pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 hingga mencapai nol persen. Sebab itu, dengan anggaran yang cukup besar diharapkan seluruh pihak bekerja lebih efektif.
"Karena anggarannya sudah cukup besar maka kinerja yang (harus) lebih efektif, ini mungkin yang harus dibenahi," tambah Wapres.
Lebih lanjut, Ma'ruf selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan pemerintah tetap melakukan langkah-langkah efektif. Diiringi dengan terobosan dan membuat sasaran prioritas.
"Ini kan kita sudah ada 12 provinsi yang menjadi sasaran karena kita masih tetap inginkan supaya 2024 itu (kemiskinan ekstrem) nol persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa ada pandemi itu memang terhambat, sehingga memang lebih berat tapi masih sisa waktu ini akan kita genjot terus," pungkasnya.
Editor: Intan Umbari Prihatin
