tirto.id - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidharto Danusubroto membantah pemerintah telah melakukan pencitraan dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Ia mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk diplomasi Indonesia kepada Myanmar.
"Negara mana yang diterima oleh Myanmar? Indonesia kan? Karena sejarah yang panjang kan. Itu dari zaman Soekarno dengan U Nu (Perdana Menteri pertama Myanmar). Sekarang Indonesia diterima oleh mereka kan. Kalau kita galak, kemudian ditutup (akses bantuan), bagaimana?" kata Danusubroto, di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, di Jakarta, Senin (18/9/2017).
Ia mengatakan bahwa pengungsi Rohingya sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan Indonesia yang dikirimkan melalui Bangladesh.
Menurut dia, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Myanmar. Menlu Retno juga telah mengajukan formula 4+1 dalam menyelesaikan konflik di Rakhine State itu.
"Mereka butuh makanan, minuman, obat-obatan dari kita. Kalau demonstrasi saja, bisa apa? Kalau urunan uang, saya hargai. Yang diterima Myanmar itu hanya Indonesia dan diakui oleh banyak negara," ucap Danusubroto dikutip dari Antara.
Terkait dengan isu pencitraan itu, dia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah bekerja sesuai dengan undang-undang.
"Beliau itu orang yang kerja, kerja. Orangnya sederhana, tidak neko-neko, tapi dicap-cap. Tolong dikesampingkan cap-cap itu. Tolong biarkan beliau bekerja dulu," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa bantuan pemerintah Indonesia untuk pengungsi Rohingya hanya pencitraan. Hal itu dikatakan Prabowo saat berorasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).
Baca: Fraksi PKS-PPP Usul Tampung Etnis Rohingya di Pulau Galang
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
