Menuju konten utama

Wamenkeu Sebut Penyederhanaan Satker Hemat Kas Negara Rp1.398 T

Penyederhanaan satuan kerja (satker) telah berhasil menghemat belanja negara sampai Rp1.398 triliun sejak 2019-2024.

Wamenkeu Sebut Penyederhanaan Satker Hemat Kas Negara Rp1.398 T
Thomas Djiwandono melambaikan tangan saat bersiap untuk dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

tirto.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono mengatakan, penyederhanaan satuan kerja (satker) telah berhasil menghemat belanja negara sampai Rp1.398 triliun sejak 2019-2024. Penghematan tersebut utamanya berasal dari honor operasional satker.

“Sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan penyederhanaan satker yang berimplikasi pada penurunan biaya operasional, salah satunya dari honor operasional satuan kerja sebesar 1.398 triliun,” paparnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (10/9/2024).

Lebih lanjut Thomas menjelaskan, penyederhanaan jumlah satker menjadi salah satu upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan kualitas belanja negara melalui penajaman output alias hasil keluaran. Selain penyederhanaan satker, perbaikan norma standar biaya masukan dan pengendalian biaya melalui standarisasi indeks biaya juga menjadi upaya lainnya untuk mencapai belanja negara yang lebih berkualitas.

Upaya yang telah dilakukan Kemenkeu untuk meningkatkan kualitas belanja negara sampai saat ini adalah melalui akselerasi dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Kemudian, peningkatan jumlah output yang sudah menggunakan standar biaya keluaran serta perluasan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

“Peningkatan jumlah output yang sudah menggunakan standar biaya keluaran, perluasan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada DAK non fisik, dana otsus, dana intensif daerah dan penyederhanaan jumlah satker,” rincinya.

Dengan berbagai upaya tersebut, Kemenkeu menargetkan indeks kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar 84, perluasan implementasi standar keluaran khusus sebesar 5.117 output dan penurunan belanja birokrasi.

“Dan untuk mencapai target-target tersebut, membutuhkan alokasi sebesar Rp9,65 miliar,” imbuh Tommy, sapaan Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu I, Suahasil Nazara mengatakan, efisiensi pengelolaan anggaran melalui standarisasi biaya output telah berdampak pada penurunan biaya pelaksanaan kegiatan hingga Rp19,59 miliar. Sedangkan efisiensi anggaran melalui prioritas pembentukan tim telah berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp15,35 miliar dalam jangka waktu 2020-2024.

“Antara tahun anggaran 2020-2024 itu ada efisiensi Rp2,82 triliun, yang sumbernya adalah negative growth pegawai, pengendalian belanja birokrasi, birokratif tools, penyaluran gaji terpusat, e-katalog, turunnya belanja pencetakan dokumen, penggunaan sarana prasarana, ruang kerja masa depan, standarisasi biaya output, standarisasi harga barang, dan juga implementasi perjalanan dinas,” jelas Suahasil.

Baca juga artikel terkait APBN 2024 atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang