Wali Kota di Prancis Pilih Jadi Tameng Siswa yang Demo, Kenapa?

tirto.id - Wali Kota Saint Denis di Prancis, Bally Bagayoko, menuai perhatian warganet dunia setelah ikut turun ke jalanan ketika unjuk rasa para pelajar SMA dilakukan pada Selasa (6/10/2026). Bagayoko turut menjadi barikade antara para demonstran dan polisi anti huru hara, sambil mendorong deeskalasi.

Sejak Selasa, video Bagayoko yang mencegah polisi anti huru hara mendekat ke kerumunan demonstran, viral di media sosial. Dengan tubuhnya sendiri, wali kota menjadi tameng para siswa yang berunjuk rasa untuk mencegah bentrokan antara mereka dengan aparat kepolisian.

Dinukil dari The Print, video yang beredar luas itu merupakan rekaman peristiwa pada Selasa, ketika unjuk rasa para siswa menuntut perbaikan kualitas pendidikan berlangsung secara nasional di Prancis. Dalam unjuk rasa itu, Bagayoko ikut turun ke jalan dan bergabung dengan para siswa yang memprotes.

Pria 53 tahun itu juga dilaporkan terkena asap gas air mata ketika polisi menembakkannya ke arah kerumunan. Ia terlihat turut menggunakan larutan garam untuk meredakan iritasi pada matanya.

Bagayoko, yang merupakan anggota partai sayap kiri La France Insoumise (LFI), sebelumnya menjadi salah satu sosok yang terlibat dalam unjuk rasa yang berlangsung lebih dari dua pekan tersebut. Ia telah mengungkapkan dukungannya kepada kelompok pelajar SMA yang memprotes kondisi pembelajaran yang buruk.

Sebagai wali kota, Bagayoko juga aktif mendorong penarikan pasukan polisi anti huru hara. Menurutnya, pengerahan polisi dengan tameng dan pentungan justru memperburuk ketegangan. Ia juga mendesak Presiden Emmanuel Macron dan Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez untuk membuka negosiasi dengan serikat pelajar.

Namun, dukungan Bagayoko terhadap para demonstran ini dikritik pihak berwenang di Prancis dan para politisi sayap kanan. Pihak kepolisian bahkan menuduhnya berkontribusi dalam kerusuhan yang terjadi. Ia kini dilaporkan ke kejaksaan setempat dengan tuduhan mendorong pelanggaran hukum selama protes.

Sebuah foto yang menunjukkan Bagayoko berada di dekat tempat sampah yang terbakar di sebuah sekolah dan menari bersama kerumunan pelajar turut jadi barang bukti dalam pelaporan itu. Namun, wali kota itu membantah tuduhan itu dan menyebut foto yang dijadikan barang bukti telah dimanipulasi.

Para siswa juga membuat pernyataan ke media massa lokal bahwa Bagayoko justru bertindak untuk mendorong massa pelajar melakukan deeskalasi ketegangan. Dalam foto yang jadi bukti pelaporan, misalnya, perwakilan siswa menyebut bahwa Bagayoko justru meminta pengunjuk rasa untuk menghentikan pembakaran fasilitas publik itu.

Catatan Demo Pelajar di Prancis Sejauh Ini

Dua pekan terakhir, Prancis tengah dilanda aksi protes para pelajar yang berlangsung secara nasional. Ribuan siswa sekolah menengah melakukan aksi mogok dan memblokade sekolah mereka. Aksi ini tak jarang berubah jadi bentrokan antara para pelajar dan polisi anti huru hara yang dikerahkan.

Gelombang unjuk rasa ini telah menjadi perhatian Pemerintah Prancis, namun sejauh ini tak ada tanda-tanda aksi protes mereda. Seturut Fance24, kelompok pelajar SMA dan mahasiswa telah menyerukan unjuk rasa dilanjutkan pada Kamis (8/10).

Laporan BBC menyebut bahwa aksi protes para siswa ini bermula dari kemarahan mereka terhadap situasi pendidikan di Prancis. Para siswa mengeluhkan tidak adanya staf pengganti ketika guru mereka absen, fasilitas sekolah yang tidak memadai, hingga ketidakpastian akan masa depan pendidikan mereka.

Banyak dari para demonstran mengeluhkan ketidakmampuan sekolah untuk mencari guru pengganti ketika ada staf pengajar yang absen. Hal ini kemudian dikaitkan dengan gaji guru yang tergolong rendah dan kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.

Sebagian demonstran juga mengeluhkan platform seleksi universitas milik pemerintah, Parcoursup. Platform itu merupakan alat yang digunakan Prancis untuk mengalokasikan universitas mana para siswa dapat melanjutkan pendidikannya. Platform itu kini turut jadi sumber kemarahan siswa setelah dianggap tidak transparan.

Hal itu kemudian memicu unjuk rasa sejak akhir September lalu. Aksi protes semula bersifat lokal, namun kemudian dengan cepat menyebar dan menjadi aksi protes berskala nasional.

Gelombang protes kemudian terus membesar seiring terjadinya insiden-insiden bentrokan antara para siswa dan polisi anti huru hara. Terbaru, sebuah insiden mengakibatkan tangan seorang remaja berusia 15 tahun putus setelah terkena ledakan granat kejut pada Senin (5/10).

Insiden tersebut telah memperluas kemarahan para demonstran dan membuat dugaan kebrutalan polisi kini turut menggema. Reuters melaporkan bahwa insiden itu juga membuat Pemerintah Prancis menyatakan penghentian sementara penggunaan granat kejut bagi polisi anti huru hara pada Rabu (7/10).

Tak hanya penangguhan granat kejut, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez juga menyebut bahwa penyelidikan atas insiden itu telah dibuka. Dalam keterangannya pada Rabu, Nuñez menyebut ada “kemungkinan besar” penembakan granat kejut oleh polisi telah menyebabkan insiden putusnya lengan remaja pada Senin.

"Saya menangguhkan penggunaannya untuk gerakan siswa sekolah menengah sampai ada kejelasan tentang apa yang terjadi dalam kasus ini," katanya.

Meskipun pemerintah telah memulai penyelidikan atas dugaan kekerasan eksesif pihak kepolisian, sejumlah pejabat Prancis telah mengeluhkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan para siswa. Menteri Pendidikan Prancis Eduard Geffray menyebut kini ada 24 sekolah yang rusak akibat kebakaran dan vandalisme.

Geffray menyebut biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah itu mencapai 20 juta hingga 30 juta euro, atau sekitar Rp403 miliar hingga Rp603 miliar.

Calon presiden sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, belakangan menyerukan agar biaya perbaikan itu dibebankan kepada para demonstran yang merusak sekolah. Laporan Reuters menyebut pemerintahan Macron punya sikap serupa, seiring rancangan undang-undang dengan tujuan itu kini tengah dibahas di parlemen.