tirto.id - Presiden Joko Widodo berjanji mempertimbangkan permintaan petani tebu untuk menaikkan Harga Pokok Pembelian (FPP) gula kristal putih, dari Rp9.700 menjadi Rp10.500 per kilogram. Jokowi menyampaikan hal itu saat bertemu dengan para anggota Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Istana Negara pada pekan lalu.
Akan tetapi, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menilai wacana menaikkan HPP gula tersebut bernuansa politik. Sebab, sejak 2017, jeritan para petani tebu agar HPP gula dinaikkan tak pernah digubris oleh pemerintah.
"Tidak salah memang kalau ada anggapan bahwa ini sarat unsur politis karena ya Jokowi pasti ingin menggaet suara dari petani yang jumlahnya cukup besar [di Pilpres 2019]," kata Khudori saat dihubungi reporter Tirto pada Kamis (13/2/2019).
Alasan APTRI meminta HPP gula naik didasari alasan biaya pokok produksi (BPP) untuk penggilingan tebu sudah tinggi. Apalagi, angka HPP gula Rp10.500/kg masih dianggap terlalu kecil dan tak membuat petani untung. Sebab, angka tersebut hanya setara dengan nilai BPP gula per kilogram.
Namun, menurut Khudori, wacana yang digelontorkan Jokowi tersebut harus dikaji lebih lanjut. Sebab, kenaikan HPP gula beresiko mengerek harga di pasar.
Dia memperkirakan kenaikan itu dapat memicu Harga Eceran Tertinggi (HET) gula konsumsi menjadi Rp14.000/kg. Sementara saat ini, HET gula konsumsi masih senilai Rp12.500/kg. Hitungan Khudori itu didasari asumsi ada tambahan margin keuntungan petani dari biaya pengemasan dan transportasi sebesar 30 persen dari BPP gula.
Dia menilai posisi penerintah dalam memenuhi desakan menaikkan HPP gula dilematis. Jika tidak diiringi dengan kenaikan HET gula, produsen bakal tekor lantaran harga jual lebih rendah dari biaya produksi. Sementara jika HET gula naik, ada kemungkinan inflasi bakal ikut terkerek.
"Belum lagi kalau dilihat di data BPS, angka kenaikan inflasi itu pasti disumbang sama gula. Walaupun jumlahnya kecil," ujar Khudori.
Editor: Addi M Idhom
