tirto.id - Presiden RI Joko Widodo menegaskan vaksinasi COVID-19 akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pernyataan Presiden itu disampaikan saat memberikan Bantuan Modal Kerja senilai Rp2,4 juta kepada pedagang, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2020).
"Jadi vaksin untuk semua rakyat tanpa terkecuali, supaya kita bisa kembali normal. Dan juga tidak ada kaitan dengan anggota BPJS. Kan ada isu yang divaksin hanya yang memiliki kartu BPJS, 'ndak'," ujar Presiden Jokowi seperti dikabarkan Antara.
Presiden mengatakan untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity buatan diperlukan vaksinasi terhadap minimum 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta jiwa. Oleh karena itulah, pemberian vaksin akan dilakukan secara gratis.
Menurut Presiden, rencananya pemberitahuan vaksinasi akan dilakukan melalui puskesmas atau kelurahan. "Semua, seluruh warga bisa mengikuti vaksinasi. Tapi memang nanti diatur oleh kelurahan atau puskesmas di dekat kita," kata Presiden.
Pada pernyataan sebelumnya, Rabu (16/12) Presiden Jokowi telah menyampaikan vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut diputuskan Jokowi setelah mendengar aspirasi masyarakat dan kalkulasi ulang kebijakan pemerintah.
"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Merdeka.
"Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," tegas Jokowi.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Jokowi memerintahkan seluruh jajaran kabinet di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah untuk fokus program vaksinasi. Ia menginstruksikan agar program vaksinasi menjadi prioritas utama pada tahun anggaran 2021.
"Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," kata Jokowi.
Kebijakan ini mengalami perubahan, sebelumnya pemerintah berencana membagi dua konsep pemberian vaksin, yakni secara gratis dan mandiri.
---
Artikel ini diterbitkan atas kerja sama Tirto.id dengan BNPB dalam rangka kampanye pencegahan Covid-19.
Editor: Iswara N Raditya
