tirto.id - Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Partai Amanat Nasional (PAN) siap menerima ajakan dari Joko Widodo (Jokowi) untuk berkoalisi pada pemerintahan periode berikutnya.
Apalagi, secara resmi Koalisi Adil Makmur yang berisikan partai-partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah dibubarkan.
Namun, PAN juga siap bila dalam rapat internalnya nanti diputuskan partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu memilih untuk menjadi barisan oposisi.
"Dari PAN diajak [ke koalisi Jokowi] ya syukur, meskipun kami juga tahu diri sebagai parpol," jelas Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Faldo Maldini dalam diskusi bertajuk 'Peta Politik Pasca Putusan MK' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
Faldo mengatakan PAN menyadari suaranya pada Pemilu 2019 ini relatif kecil meski bisa lolos ke DPR RI. Meski begitu, partainya tak mau gegabah dalam mengambil keputusan apakah akan tetap menjadi oposisi atau menyeberang ke koalisi Jokowi.
PAN, kata Faldo, akan mendengar suara-suara dari kader-kadernya mulai dari tingkat ranting hingga tingkat nasional, salah satunya pada forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dalam waktu dekat ini.
"Kami partai demokratis dari bawah, dari ranting, ada musyawarah jadi sikap kita pasti," ucap Faldo.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menambahkan mau oposisi atau bergabung ke koalisi Jokowi, partainya akan memilih sikap yang menguntungkan tak hanya untuk partai tetapi juga ke konstituennya.
"Memang di internal PAN sendiri juga banyak ingin berada di barisan oposisi tapi yang ingin bergabung [ke Jokowi] juga tidak sedikit," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
