Usai Demo Besar, Prancis Batalkan Pemangkasan 836 Guru

tirto.id - Pemerintah Prancis membatalkan rencana penghapusan 836 posisi di sektor pendidikan menengah negeri dan menambah 500 posisi guru untuk sekolah menengah atas (SMA).

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Pendidikan Édouard Geffray pada Senin (26/10/2026), setelah gelombang protes pelajar berlangsung selama beberapa pekan.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pinjaman berbunga subsidi senilai 4 miliar euro (Rp80,8 triliun) untuk membantu pemerintah daerah membiayai renovasi sekolah menengah pertama dan SMA.

Selain itu, pemerintah akan membatasi jumlah siswa dalam kelas seconde menjadi maksimal 28 orang. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027 di 50 persen SMA yang paling kurang beruntung secara sosial-ekonomi, sebelum diperluas ke seluruh SMA pada 2028.

Langkah-langkah tersebut diumumkan di tengah protes yang menyoroti kekurangan tenaga pengajar, kepadatan kelas, kondisi fasilitas sekolah, dan kekhawatiran terhadap pemangkasan anggaran pendidikan.

Prancis Batalkan Pemangkasan 836 Posisi Guru

Menteri Pendidikan Prancis, Édouard Geffray, mengumumkan pembatalan rencana penghapusan 836 posisi pekerjaan di sektor pendidikan menengah negeri dalam konferensi pers pada Senin (26/10/2026).

Selain membatalkan pemangkasan tersebut, pemerintah akan membuka 500 posisi tambahan bagi tenaga pengajar di sekolah menengah atas.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk merespons tuntutan pelajar dan tenaga pendidik yang selama beberapa pekan terakhir menggelar demonstrasi.

Para siswa memprotes kondisi sekolah yang dinilai tidak memadai, sedangkan para guru menyoroti persoalan kekurangan tenaga pengajar dan kesejahteraan yang belum sebanding dengan beban kerja.

Geffray mengakui bahwa siswa menghadapi tekanan akademik yang cukup besar. Tekanan tersebut berkaitan dengan persaingan masuk perguruan tinggi melalui sistem Parcoursup, pilihan spesialisasi mata pelajaran, serta kepadatan jumlah siswa dalam satu kelas.

"Kita harus secara objektif mengurangi tekanan di sekolah ini; kita harus mengurangi jumlah siswa di setiap kelas," ujarnya seperti dilaporkan Anadolu Ajansi, Senin (26/10/2026).

Selain menambah tenaga pengajar, pemerintah Prancis berencana membatasi jumlah siswa di kelas seconde (tahun pertama jenjang lycée [SMA] di Prancis) menjadi maksimal 28 orang. Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027 di sekolah-sekolah yang melayani masyarakat dari kelompok sosial ekonomi kurang beruntung.

Pada tahap awal, aturan tersebut akan berlaku di sekitar 50 persen SMA yang melayani kelompok masyarakat tersebut. Pemerintah kemudian berencana memperluas penerapannya ke sekolah-sekolah lainnya pada tahun ajaran 2028.

Kebijakan pembatasan jumlah siswa ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan kelas yang selama ini menjadi salah satu keluhan utama pelajar. Dalam aksi demonstrasi, siswa menyebut sejumlah ruang kelas menampung sekitar 32 hingga 35 murid, sehingga proses belajar mengajar dinilai kurang kondusif.

Jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas dapat menyulitkan guru memberikan perhatian individual, memantau perkembangan belajar, dan membantu siswa yang mengalami kesulitan memahami materi. Karena itu, pengurangan jumlah murid per kelas menjadi salah satu tuntutan penting dalam gerakan protes tersebut.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperbaiki kondisi belajar sekaligus mengurangi tekanan akademik yang dihadapi siswa, terutama ketika mereka harus mempersiapkan diri menghadapi seleksi pendidikan tinggi.

Pemerintah Siapkan Dana Renovasi Sekolah 4 Miliar Euro

Pemerintah Prancis juga menyiapkan fasilitas pinjaman berbunga subsidi senilai 4 miliar euro (Rp80,8 triliun) untuk membantu pemerintah daerah merenovasi bangunan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Menurut Geffray, Perdana Menteri Sébastien Lecornu telah memutuskan penyediaan dana tambahan tersebut melalui skema pinjaman berbunga subsidi bagi pemerintah regional dan departemental.

Skema ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang lebih menguntungkan untuk mempercepat pekerjaan renovasi.

Dana tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah menangani kebutuhan perbaikan bangunan sekolah yang selama ini dikeluhkan siswa. Dalam demonstrasi, para pelajar menyoroti kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai memprihatinkan, mulai dari ruang kelas yang tidak memadai hingga bangunan yang membutuhkan perbaikan.

Sejumlah laporan mengenai kondisi sekolah di Prancis juga menggambarkan persoalan seperti ruang belajar yang kotor, suhu ruangan yang tidak nyaman, serta fasilitas yang kurang terawat. Selain itu, siswa mengeluhkan adanya guru yang tidak masuk dalam waktu lama tanpa pengganti.

Melalui tambahan pembiayaan tersebut, pemerintah berharap pemerintah daerah dapat segera menjalankan proyek renovasi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing wilayah.

Demonstrasi Pelajar Prancis Meluas Sejak September 2026

Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis mulai menguat pada pertengahan September 2026. Aksi tersebut dipicu oleh memburuknya kondisi sekolah, kepadatan ruang kelas, kekurangan tenaga pengajar, serta kekhawatiran terhadap pemangkasan anggaran pendidikan.

Para siswa menggelar aksi dengan memblokade sejumlah sekolah dan turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mereka menilai berkurangnya sumber daya publik dapat menghambat proses belajar dan mempersempit peluang generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam demonstrasi, sejumlah pelajar membawa poster berisi tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap masa depan generasi muda.

Aksi tersebut kemudian meluas dari persoalan fasilitas sekolah menjadi gerakan yang mencakup tuntutan ekonomi dan politik. Serikat pekerja dan pegawai sektor publik turut terlibat, terutama karena mereka juga mengkhawatirkan dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap pekerjaan, upah, dan layanan publik.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 410.000 orang mengikuti demonstrasi nasional pada Sabtu, termasuk 110.000 orang di Paris. Selain pelajar, para guru juga bergabung dalam aksi demonstrasi untuk menyuarakan persoalan kesejahteraan dan kondisi kerja.

Mereka menilai gaji tenaga pendidik di Prancis masih relatif rendah dibandingkan dengan sejumlah negara Eropa lainnya, sedangkan tanggung jawab dan beban kerja tetap tinggi.

Laporan OECD dalam publikasi Education at a Glance 2026 dikutip Al Jazeera, Rabu(28/10/2026), menyebutkan bahwa guru sekolah di Prancis memperoleh gaji kotor rata-rata sekitar 41.968 euro (Rp851 juta) per tahun.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan guru di Jerman yang memperoleh sekitar 69.453 euro (Rp1,4 miliar) per tahun.