Menuju konten utama

Usai Dapat Penghargaan, Anies "Ngopi" Bareng RK & Ganjar di Balkot

Jabar, Jateng, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat, provinsi yg masuk kategori informatif paling tinggi dari sisi penilaian oleh KIP.

Usai Dapat Penghargaan, Anies
Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jak Bistro, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018) sore. tirto.id/Haris Prabowo

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat "ngopi" bersama di Jak Bistro, Balai Kota, Jakarta Pusat.

Hal tersebut mereka lakukan usai ketiga gubernur itu mendapat penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2018 dari Komisi Informasi Pusat (KIP), di Istana Wapres, pada Senin (5/11/2018) sore.

"Jadi siang ini kami bertiga, alhamdulillah Jabar, Jateng, DKI Jakarta, dan satu provinsi lagi Kalimantan Barat, provinsi yg masuk kategori informatif paling tinggi dari sisi penilaian oleh KIP. Jadi tadi kita bersyukur kita duduk sama-sama, tapi kita enggak bisa lama-lama Mas Ganjar mau langsung berangkat ke Semarang, terus kita ngopi dulu," kata Anies setelah ngopi dengan Ridwal Kamil dan Ganjar Pranowo.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengaku dirinya kaget ketika mendengar bahwa dari sekitar 400an institusi negara yang terdapat, ternyata sekitar 300an institusi termasuk dalam kategori tidak informatif.

"Alhamdulillah, ada empat provinsi, tiganya adalah Jabar, Jateng dan DKI Jakarta mendapat kategori dengan nilai terbaik. Ini menunjukan sehingga mudah-mudahan bisa diterima masyarakat, saya berterimakasih karena tiba-tiba ngopi di sini," kata Ridwan menyambung omongan Anies.

Sedangkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menganggap bahwa keterbukaan informasi publik bagi masyarakat sangat penting. Mengingat hal tersebut menunjukkan transparansi pemerintahan daerah kepada rakyatnya.

"Penting banget, wakil presiden juga kasih pengarahan pada kita, kalau kita udah bisa transparan, biasanya itu pertunjukan akuntabilitas. Kalau sudah bisa transparan, akuntabel, kota bisa cegah korupsi, jadi publik diberi akses dan ini mencerdaskan semuanya," katanya menyahut omongan Anies dan RK.

Melansir dari pers rilis yang diterima wartawan Tirto, Ketua KIP Gede Narayana juga melaporkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa masih terdapat tiga provinsi yang belum membuat lembaga Komisi Informasi Provinsi, yaitu NTT, Papua Barat, dan Maluku Utara.

Baca juga artikel terkait KETERBUKAAN INFORMASI atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Politik
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Yantina Debora